TEMPO.CO, Bangkok - Pemimpin partai oposisi Thailand, Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva mengatakan sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan mundur secara massal. Semua anggota yang mundur berasal dari Partai Demokrat sebanyak 152 orang dari total 500 anggota. "Ini bentuk kekecewaan dari kami karena pemerintah dan Pheu Thai (partai penguasa) tidak pernah bertanggung jawab atas Undang Undang Amnesty yang kontroversial itu," kata Abhisit, bekas Perdana Menteri Thailand ini, Ahad, 8 Desember 2013.

Sebelumnya, ribuan pengunjuk rasa mengelar aksi protes atas pengajuan Undang Undang Amnesti yang diduga untuk mengembalikan Thaksin Shinawatra, bekas Perdana Menteri. Thaksin yang juga kakak Perdana Menteri saat ini Yingluck Shinawatra ini divonis dua tahun penjara atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Unjuk rasa itu berkembang menjadi gelombang upaya penyongkelan Yingluck dari kekuasaan.

Para demonstran mendesak Yingluck mundur dan parlemen dibubarkan. Pemerintahan dijalankan oleh Dewan Rakyat yang telah dibentuk pekan lalu yang terdiri dari politikus oposisi, dan akademisi. Namun, Yingluck menolak permintaan itu dan menawarkan referendum sebelum penyelenggaraan pemilu.

Wakil Ketua DPR Charoen Chankomon mengatakan DPR masih tetap ada meskipun Partai Demokrat mundur dari parlemen. Menurut dia, oposisi tetap ada dengan dipegang Partai Bhum Jai Thai.

Anggota DPR dari Partai Pheu Thai Noppadon Pattama mengatakan tidak terkejut dengan resolusi Partai Demokrat. Dia mengatakan partai itu pada tahun 2005 juga memboikot pemilu nasional yang menyebabkan konflik politik dan kudeta di tahun berikutnya. "Partai Demokrat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pheu Thai akan lebih memelihara sistem parlemen dan berjuang di bawah pemerintahan yang demokratis, " katanya .

THE NATION | EKO ARI