Pemimpin ekonomi Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima pemimpin ekonomi Australia Perdana Menteri Tonny Abbot sebelum 'ABAC Dialogue With Leaders' KTT APEC 2013 di Nusa Dua, Bali, Senin (7/10). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Victoria - Perdana Menteri Australia Tony Abbot meyakinkan para anggota parlemen Australia bahwa dia akan segera menanggapi dengan cepat surat yang dilayangkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kepadanya. “Lengkap dan sopan,” katanya seperti yang dilansir oleh The Age hari ini, Kamis, 21 November 2013.
Abbot juga menyatakan komitmennya untuk tetap membangun hubungan yang dekat dengan Indonesia. Sebab, menurut dia, hubungan bilateral kedua negara ini sangat penting. “Saya akan berusaha memperbaikinya,” ujarnya lagi tanpa menjelaskan secara detil.
Menanggapi hal ini, Hugh White, pengamat studi strategis dan internasional di Pusat Kajian Strategis dan Pertahanan, Universitas Nasional Australia, mengatakan Abbott harus melakukan penyelesaian yang nyata untuk menyelesaikan sengketa. “Saya pikir Abbott harus menyelesaikan sedikit masalah di sini,” katanya kepada ABC Radio yang dikutip oleh The Age. Abbott terlalu percaya pada retorika sendiri.
Namun, menurut dia, pengumuman Indonesia yang mengakhiri kerja sama militer akan berdampak pada angka pencari suaka. “Ini akan lebih sulit sekarang untuk menghentikan perahu gelap ke Australia,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penyadapan yang diduga dilakukan Australia mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia. SBY juga menyayangkan pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang dinilai menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia.
SBY mengatakan, sejak informasi penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia terhadap banyak negara beredar, Indonesia sudah melayangkan protes keras. Indonesia meminta pemerintah Australia memberikan jawaban resmi dan bisa dipahami masyarakat atas kabar penyadapan terhadap Indonesia. Di sisi lain, SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan jajaran pemerintah untuk melakukan langkah diplomasi yang efektif.
Dirinya juga mengatakan akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral dengan Australia. Hal ini dilakukan sebagai reaksi atas perlakuan Australia, "Yang menyakitkan itu," katanya.
