TEMPO.CO, Canberra - Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan tak perlu meminta maaf pada Indonesia terkait dugaan penyadapan. Di depan parlemen, dia juga menegaskan dirinya "tidak akan bereaksi secara berlebihan" menghadapi kontroversi dugaan negaranya memata-matai tetangganya itu.
Pernyataannya muncul setelah Indonesia secara resmi menurunkan derajat hubungan dengan Australia. "Kami telah mengambil langkah-langkah yang terukur sesuai dengan respons dan sikap mereka," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Abbott menyatakan Australia juga tak beraksi secara berlebihan saat Indonesia diketahui melakukan penyadapan pada 1999. Menjelang referendum Timor Timur pada kurun itu, ponsel sejumlah anggota parlemen Australia dikabarkan disadap intelijen Indonesia.
Di Australia, berita itu santer dibicarakan saat itu. Namun, perdana menteri saat itu, John Howard, menolak untuk berkomentar. "Pada masa lalu, tak ada reaksi berlebihan terkait hal itu (penyadapan). Maka, saya pasti tidak mengusulkan untuk beraksi secara berlebihan saat ini," katanya.
Dia mengakui penargetan Australia atas ponsel Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, dan pejabat senior, yang mulai dilakukan beberapa pekan setelah pengeboman teroris di Jakarta yang menewaskan tiga warga Australia, menyakiti secara pribadi perasaan Presiden RI. Namun ia menyatakan tekadnya untuk tetap membangun hubungan yang kuat dengan Indonesia, yang disebutnya "sangat penting bagi kedua negara".
