Wapres Boediono menyampaikan Introductory Keynote dalam acara Open Goverment Partnerrship (OGP) Annual Summit 2013, di Queen Elizabeth Convention Centre, London. (foto: jeri wongiyanto/setwapres RI)
TEMPO.CO, London - Wakil Presiden Boediono secara resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Open Government Partnership dari Perdana Menteri Inggris David Cameron. Penyerahan dilakukan di Queen Elizabeth II Conference Center di London, Inggris, Kamis pagi waktu setempat atau Kamis petang WIB. "Inggris telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa di kemitraan ini," kata Boediono. "Selanjutnya Indonesia akan mengawal kepemimpinan berikutnya."
Sejak dibentuk pada 2011, Inggris dan Indonesia memimpin Open Government Partnership secara bersama-sama. Inggris menjadi lead-chairman, Indonesia co-chairman. Mulai tahun ini hingga dua tahun mendatang giliran Indonesia yang duduk di kursi lead-chairman, sedangkan Meksiko menjadi co-chairman.
Open Government Partnership merupakan inisiatif multilateral baru yang bertujuan mendorong pemerintah berkomitmen untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Indonesia, Inggris, dan enam negara lain menjadi pendiri kemitraan yang beranggotakan 60 negara ini.
Aliansi kemitraan pemerintahan terbuka ini diawasi oleh komisi pengarah perwakilan tiap negara dan organisasi masyarakat sipil. Di Indonesia, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto berperan sebagai penggerak Open Government Indonesia.
Boediono mengatakan kemitraan ini merupakan inovasi penting untuk menggerakkan pemerintahan banyak negara agar lebih transparan dan efektif. Bagi Indonesia, kata Wapres, "Upaya out of the box ini akan membuat birokrasi keluar dari zona nyaman mereka."
Salah satu yang dilakukan pemerintah untuk "mengganggu" kenyamanan para birokrat adalah meluncurkan situsweb http://lapor.ukp. go.id. Situs ini melayani pengaduan masyarakat terhadap ketidakberesan layanan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. "Kalau tak dijawab instansi terkait, kami akan tagih ke atasannya. Kalau atasannya tak menjawab, kami akan kejar hingga ke pejabat tertinggi, " kata Kuntoro.
Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan Open Government Partnership merupakan gerakan fundamental yang dapat mengubah pemerintahan sebuah negara menjadi lebih terbuka, inklusif, dan semakin maju. "Ini sebuah revolusi transparansi di dunia, " kata Cameron.
