Berpidato di depan Sidang Umum PBB, Senin, 30 September 2013, al-Muallem, lebih jauh mengatakan, sementara Pemerintahan Suriah bersedia bekerja sama dengan tim investigasi PBB untuk menyelidiki serangan 21 Agustus 2013 di pinggiran Damaskus namun di pihak lain komisi (PBB) "dihalang-halangi" melakukan investigasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya.
"Suriah telah menyetujui pelarangan penggunaan senjata kimia, hal itu membuktikan bahwa (kami) menentang penggunaannya senjata tersebut," kata al-Muallem.
Dia menambahkan, "Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama, apakah yang memasok kelompok teroris dengan tipe senjata itu akan memegang komitmen hukum (internasional)."
Menteri Luar Negeri Suriah ini lebih lanjut menerangkan, "Negeri kami bukan dihadapkan pada perang saudara melainkan berperang melawan kaum teroris."
Al-Muallem dalam pidato itu juga menyebutkan bahwa sanksi yang diterapkan AS dan Uni Eropa terhadap anggota kabinet Suriah sebagai sebuah perbuatan tidak bermoral dan tidak manusiawi. "Mereka telah memperburuk keadaan bagi jutaan rakyat Suriah yang kehilangan tempat tinggal diakibatkan oleh munculnya kelompok-kelompok bersenjata."
"Dari mimbar ini perlu saya sampaikan, warga Suriah harus segera kembali ke kota dan kampung jhalamannya dimana negara menjamin keselamatan mereka," ucapnya.
PBB menerima laporan bahwa telah terjadi penggunaan senjata pembunuh massal dalam serangan Rabu, 21 Agustus 2013, di pinggiran Damaskus. Menurut data yang masuk ke PBB, akibat serangan tersebut, lebih dari 300 orang tewas. Oposisi menyebut angka 1.300 orang tewas, sementara menurut catatan AS korban tewas mencapai 1.400 orang. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang menggunakan senjata kimia tersebut.
