Menteri Luar negeri John Kerry (paling kiri) menjadi tuan rumah buka puasa bersama dengan perunding Palestina dan Israel. (Haaretz.com)
TEMPO.CO, Ramallah–-Otoritas Palestina menolak tawaran Israel ihwal perbatasan sementara antara kedua negara. Hal ini diungkapkan oleh anggota partai berkuasa Fatah, Nabil Sha'ath, Kamis 5 September 2013. “Kami menolak tawaran ini karena akan menjadi dasar bagi pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina yang belum ditempati,” kata Sha'ath kepada kantor berita Palestina, Ma'an.
Ia menegaskan bahwa Otoritas Palestina terus mendukung perundingan damai yang dimediasi Amerika Serikat selama satu setengah bulan terakhir. Israel, menurut Sha'ath, berkukuh mempertahankan status negara Yahudi dan menguasai Sungai Yordan.
“Namun yang paling berat adalah penolakan Israel atas kesepakatan Oslo yang menegaskan pendirian dua negara dan kembalinya batas negara sesuai 1967,” Sha'ath menambahkan.
Palestina menilai pembicaraan damai antara kedua negara tidak akan menghasilkan apapun tanpa tekanan lebih besar dari Washington. Sha'ath mengklaim Israel hanya sekali mengundang utusan khusus Amerika Serikat Martin Indyk dari enam pertemuan. Ia menuding hal ini sebagai upaya Tel Aviv mengganjal Amerika Serikat untuk terlibat dalam perundingan.
Hal senada Yasser Abed Rabo, penasihat senior Presiden Mahmoud Abbas, sehari sebelumnya. Kepada radio Voice of Palestine, Rabo menegaskan negosiasi selama ini mandul dan tidak akan membuahkan hasil
“Saya tidak mengharap adanya kemajuan kecuali ada tekanan yang sangat besar dari Amerika, misalnya seperti yang dilakukan Washington saat menghadapi isu Suriah,” Rabo melanjutkan.
Namun, seorang pejabat pemerintah Israel enggan menanggapi pernyataan Rabo itu sambil mengatakan kedua pihak sepakat bahwa hanya Amerika Serikat yang bisa berbicara mengenai perundingan ini.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan delegasi Israel dan Palestina sudah melakukan sejumlah pertemuan sejak pembicaraan langsung digelar kembali pada 29 Juli lalu.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry sudah memberi waktu selama sembilan bulan bagi Israel dan Palestina untuk mengurai perbedaan di antara mereka yang menjadi penghambat upaya perdamaian kedua negara.
REUTERS | MA'AN | JERUSALEM POST | SITA PLANASARI AQUADINI
