TEMPO.CO, Den Haag - Pemerintah Belanda mengatakan Jumat (30/08/2013) lalu bahwa ia akan membuat permintaan maaf publik untuk serangkaian eksekusi yang dilakukan oleh tentara Belanda di bekas negara jajahannya di Indonesia, antara tahun 1945 dan 1949.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte juga mengumumkan bahwa Belanda akan memberi kompensasi sebesar € 20.000 (sekitar US$ 26.000) kepada para janda korban yang tewas.

Duta besar Belanda di Indonesia akan hadir secara resmi menyampaikan permintaan maaf dalam upacara di Jakarta pada 12 September, kata pernyataan pemerintah Belanda.

Belanda telah meminta maaf dan membayar kompensasi kepada keluarga orang-orang dalam kasus-kasus tertentu, tetapi tidak pernah menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan kompensasi bagi para korban eksekusi secara umum.

"Kita berbicara tentang peristiwa mengerikan dalam kasus-kasus tertentu akibat eksekusi," kata Rutte. Tapi dia menambahkan bahwa ia tidak akan menawarkan permintaan maaf atas tindakan militer Belanda secara keseluruhan di Indonesia.

Mengenai peran Belanda selama konflik yang menyebabkan kemerdekaan Indonesia, Rutte mengutip kata-kata mantan Menteri Luar Begeri Ben Bot yang menyatakan bahwa "Belanda menemukan dirinya di sisi sejarah yang salah" selama konflik. Menurut Rutte, tetap seperti itulah pandangan pemerintah Belanda soal peristiwa puluhan tahun lalu itu.

Dua proses hukum sebelumnya telah memaksa Belanda memberikan kompensasi sebesar € 20.000 kepada keluarga beberapa korban dan meminta maaf kepada publik atas pembunuhan yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Rawagede, Karawang, Jawa Barat.

Belanda mengatakan, tindakan hukum baru yang memenuhi kriteria yang sama dengan peristiwa di Rawagede dan Sulawesi Selatan juga bisa mengakibatkan adanya kompnesasi dalam jumlah yang sama dari Belanda.

Ribuan orang Indonesia tewas dalam perang kemerdekaan, yang berakhir pada tahun 1949. Lebih dari 60 tahun kemudian, soal peran Belanda selama perang itu menjadi isu rawan dalam hubungan dua negara.

Channel News Asia | Manan