Sejumlah pendukung Mohammed Morsi terbaring ditanah usai keamanan Mesir menghancurkan kamp pendemo di Nasr City, Kairo, Mesir, (14/8). Diketahui bahwa terdapat kurang lebih 30 orang pendukung Morsi meninggal dunia. (AP Photo / Ahmed Gomaa)
TEMPO.CO, Kairo - Pasukan keamanan Mesir akhirnya menghancurkan kamp ribuan pendukung presiden terguling Islam pada Rabu. Hampir 200 orang tewas pada hari paling berdarah dalam beberapa dekade di negeri itu.
Namun, banyak pihak meragukan jumlah korban tewas 'hanya' sebanyak itu. Situs berita Reuters menduga, sekitar 235 orang tewas dalam aksi 'bersih-bersih' aparat keamanan itu. Kubu Ikhwanul Muslimin bahkan mengatakan jumlah korban tewas dari apa yang mereka sebut sebagai "pembantaian" itu jauh lebih tinggi dari angka resmi.
Sementara itu, puluhan jenazah terbungkus karpet dibawa ke kamar mayat darurat di dekat masjid Rabaa al-Adawiya. Penguasa yang didukung militer mengumumkan keadaan darurat selama satu bulan.
Menteri Dalam Negeri Mohamed Ibrahim mengatakan 43 polisi juga tewas dalam insiden itu. Pasukan keamanan sudah sepenuhnya membersihkan dua tempat aksi protes di ibukota Mesir itu dan menyatakan tidak akan mentolerir setiap aksi pendudukan.
Perdana Menteri Hazem el-Beblawi membela penggunaan kekuatan bersenjata dalam pembersihan itu, hal yang dikecam oleh Amerika Serikat dan pemerintah Uni Eropa. Ia mengatakan pemerintah tidak punya pilihan selain bertindak untuk mengakhiri "penyebaran anarki". "Kami menemukan bahwa hal-hal yang telah mencapai titik bahwa tidak ada negara yang menghargai diri sendiri bisa menerima hal ini," katanya dalam pidato televisi.
Pihak berwenang memberlakukan jam malam sejak senja hingga fajar di Kairo dan beberapa kota lain, termasuk Alexandria, kota kedua Mesir di pantai Mediterania.
Ribuan pendukung Mursi sebelumnya berkemah di dua lokasi utama di Kairo sejak sebelum presiden yang diusung Ikhwanul Muslimin ini digulingkan pada tanggal 3 Juli. Pendukungnya bersumpah untuk terus melakukan aksi protes sampai ia kembali berkuasa.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, dan Sekjen PBB Ban Ki-moon menyesalkan penggunaan kekerasan dan menyerukan keadaan darurat akan dicabut sesegera mungkin. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa Washington sedang mempertimbangkan membatalkan latihan militer bersama dua tahunan dengan Mesir.
