TEMPO.CO, Washington - Para politisi Amerika Serikat di Kongres telah meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengetatan sanksi terhadap Iran. RUU ini dikeluarkan beberapa hari menjelang pelantikan presiden terpilih, Hassan Rouhani. Sikap para politikus itu berbeda dengan bahasa perdamaian Presiden Barack Obama terhadap Iran.
RUU mendapatkan persetujuan 400 suara melawan 20 suara dalam sebuah pemungutan suara di Kongres, Rabu, 31 Juli 2013. Isi sanksi yang dikenakan terhadap Iran antara lain memotong ekspor minyak Iran dari satu juta barel per hari menjadi per tahun.
Menurut Badan Energi Internasional, ekspor minyak mentah Iran ke sejumlah negara turun 800 ribu barel per hari pada Juni, dari 1.250 juta di bulan Mei 2013.
Sebelumnya, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan sanksi dengan mengurangi ekspor minyak Iran lebih dari separuh. Guna mengekfektifkan sanksi, AS bekerja sama dengan konsumen terbesar minyak Iran, yakni Cina, Jepang, dan Korea Selatan.
Kendati RUU telah lolos dari pembahasan di Kongres, namun masih harus melewati Senat dan tanda tangan Presiden Barack Obama sebelum ditetapkan sebagai Undang-Undang.
Ed Royce, anggota Kongres dari Republik mewakili negara bagian California dan Komite Urusan Luar Negeri yang mempelopori RUU, mengatakan AS tidak memiliki prioritas keamanan lebih tinggi daripada mencegah Iran memiliki senjata nuklir.
"Presiden baru atau bukan, saya yakin Pemimpin Agung Iran tetap melanjutkan di jalur ini (program nuklir)," kata Royce.
Hasil pemungutan suara di Parlemen menujukkan tumbuhnya ketidaksepahaman antara Gedung Putih dengan Kongres. Salah seorang pejabat senior di pemerintahan Obama mengatakan, Gedung Putih secara prinsip tidak menolak sanksi baru, namun ingin memberi Rouhani sebuah perubahan.
Sejumlah pengamat menerangkan bahwa RUU itu merupakan sebuah pesan agresif yang dikirimkan sebelum pelantikan Rouhani pada Ahad, 4 Agustus 2013.
Salah seorang dari 20 anggota Kongres yang menentang RUU, Jim McDermott, dari Demokrat-Washington, mengatakan pemungutan suara soal sanksi terhadap Iran dianggap terlalu terburu-buru sebelum Rouhani menempati kantornya.
"Ini sebuah sinyal berbahaya yang dikirimkan dan kemampuan kita terbatas guna menemukan solusi politik terhadap masalah senjata nuklir di Iran," kata McDermott.
