TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia kesulitan memverifikasi kebenaran berita penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menghadiri pertemuan G-20 di London. Sementara permintaan klarifikasi dari pemerintah Inggris juga belum mendapatkan jawaban.
“Berita dari media Australia tidak menyebutkan sumber berita sehingga ada kesulitan memverifikasi berita itu,” kata Staf Ahli Hubungan Luar Negeri Kepresidenan, Teuku Faizasyah, di sela-sela Perayaan Hari Nasional Maroko di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2013.
Dia menegaskan, penyadapan merupakan tindakan yang tidak etis dalam hubungan bilateral. “Tindakan penyadapan bukan sesuatu yang bisa dibenarkan dalam praktek hubungan bersahabat antarnegara karena dengan demikian menimbulkan masalah kepercayaan,” Faiza memaparkan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri memilih untuk tidak menanggapi isu tersebut. “Tidak semua isu ditanggapi Presiden, menteri. Kepala BIN sudah cukup, supaya derajat masalah bisa dikelola secara profesional,” kata Faiza.
Indonesia memastikan untuk memberikan pengamanan terbaik agar tidak terjadi penyadapan dalam Konferensi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik, awal Oktober mendatang. “Kita memperlakukan para tamu secara terhormat, memberikan privasi, dan memfasilitasi apa yang mereka perlukan,” kata Faiza.
