NSA Kumpulkan Catatan Telepon Pelanggan Verizon AS

Reporter

Editor

Abdul Manan

Jumat, 7 Juni 2013 23:39 WIB

Markas Besar agen keamanan Amerika, National Security Agency (NSA) di Fort Meade, Maryland. wikimedia.com

TEMPO.CO, London - Agensi penyadapan Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), mengumpulkan catatan telepon jutaan pelanggan Verizon dengan dasar hukum perintah pengadilan rahasia yang dikeluarkan pada bulan April. Verizon adalah salah satu operator telekomunikasi terbesar di Amerika Serikat.

Perintah pengadilan itu, yang salinan dokumennya diperoleh Guardian dan diterbitkan Kamis 6 Juni 2013, mensyaratkan Verizon memberikan informasi kepada NSA atas semua panggilan telepon di dalam sistemnya, baik di dalam AS atau dari AS ke negara-negara lain.

Dokumen penagdilan tersebut menunjukkan, untuk pertama kalinya bahwa di bawah pemerintahan Obama catatan komunikasi jutaan warga AS sedang dikumpulkan tanpa pandang bulu --terlepas dari apakah mereka diduga melakukan kesalahan-- dan dalam jumlah besar.

Foreign Intelligence Surveillance Court (Fisa) memberi perintah untuk FBI pada 25 April, dan memberikan kewenangan tak terbatas kepada pemerintah untuk memperoleh data dari Verizon untuk periode tiga bulan yang ditentukan, hingga 19 Juli.

Berdasarkan ketentuan itu, yang harus diserahkan antara lain data lokasi, durasi panggilan, pengidentifikasi unik, dan waktu dan durasi semua panggilan. Isi percakapan tidak termasuk di dalamnya.

Pengungkapan tersebut menyalakan kembali perdebatan lama di Amerika soal perluasan yang tepat dari kekuatan mata-mata pemerintah untuk urusan domestik.

Di bawah pemerintahan Bush, para pejabat di badan keamanan telah mengungkapkan kepada wartawan soal pengumpulan catatan rekaman data dalam skala besar oleh NSA. Tapi dokumen soal Verizon ini adalah pertama kalinya yang mengungkapkan adanya kelanjutan dari praktek-praktik seperti itu dalam skala besar di bawah Presiden Obama.

Tak terbatasnya rekaman yang diserahkan kepada NSA, sangat tidak biasa. Perintah pengadilan intelijen (Fisa) biasanya merujuk pada produksi catatan yang berkaitan dengan nama target tertentu yang dicurigai sebagai agen dari kelompok teroris atau negara asing, atau himpunan target individual.

Guardian mencoba mendekati pejabat NSA, Gedung Putih dan Departemen Kehakiman untuk berkomentar, Rabu 6 Juni 2013, sebelum berita soal ini diterbitkan. Semuanya menolak memberi tanggapan. Badan-badan itu malah menyampaikan kekhawatirannya soal masalah keamanan terkait dengan diterbitkannya perintah pengadilan itu.

Fisa secara tegas melarang Verizon untuk mengungkapkan kepada publik, baik adanya permintaan FBI untuk catatan pelanggan atau perintah pengadilan itu sendiri. Saat ditanya soal ini, Ed McFadden, juru bicara Verizon yang berbasis di Washington mengatakan, "Kami menolak berkomentar."

Perintah pengadilan itu, yang ditandatangani oleh hakim Roger Vinson, menedesak Verizon untuk memberikan ke NSA salinan elektronik dari "semua catatan detail panggilan atau 'metadata telepon' yang dibuat oleh Verizon untuk komunikasi antara Amerika Serikat dan luar negeri" atau "seluruh komunikasi di Amerika Serikat, termasuk panggilan telepon lokal".

Guardian | Abdul Manan

Berita terkait

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

7 Februari 2021

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.

Baca Selengkapnya

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

6 Februari 2021

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020

Baca Selengkapnya

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

4 Februari 2021

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.

Baca Selengkapnya

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

3 Februari 2021

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.

Baca Selengkapnya

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

3 Februari 2021

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

30 Januari 2021

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.

Baca Selengkapnya

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

30 Januari 2021

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

29 Januari 2021

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

29 Januari 2021

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19

Baca Selengkapnya

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

27 Januari 2021

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran

Baca Selengkapnya