TEMPO.CO, Seoul - Korea Utara, Selasa 23 April 2013, memberikan pernyataan yang berisi tuntutan untuk diakui sebagai negara pemilik nuklir. Dalam pernyataan yang dimuat suratkabar Korea Utara Rodong Sinmun, mereka menolak syarat dihapuskannya program nuklir mereka untuk memulai perundingan seperti diminta Amerika Serikat dan Korea Selatan. Rodong Sinmun adalah koran resmi Komite Sentral Partai Buruh Korea, partai berkuasa Korea Utara.
Dengan sikap ini, Pyongyang memberikan isyarat jelas terhadap Amerika dan Korea Selatan. "Jika DPRK duduk satu meja dengan AS, itu harus dialog antara negara-negara pemilik senjata nuklir. Tidak bisa satu pihak memaksa yang lain untuk membatalkan senjata nuklirnya," kata surat kabar itu. DPRK adalah singakatan dari Demokrat Republik Rakyat Korea, nama resmi Korea Utara.
Sikap ini menjadi perkembangan terbaru dari Korea Selatan setelah sebelumnya mengeluarkan serial ancaman terhadap Korea Selatan dan Amerika. Pemicu awal krisis di semenanjung ini adalah keluarnya sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara karena negara yang dipimpin Kim Jong-un itu melakukan peluncuran rudal pada Desember tahun lalu dan melakukan ujicoba nuklir ketiganya pada 12 Februari lalu.
Marah atas keluarnya sanksi baru itu, Korea Utara memutus saluran komunikasi militernya dengan Korea Selatan dan Amerika. Pyongyang juga menyatakan gencatan senjata paska Perang Korea 1950-1953 tak berlaku, dan juga menghentikan operasi kawasan industri Kaesong yang dikelola bersama dua Korea. Tak hanya itu, Korea Utara juga mengancam akan menyerang Amerika dan Korea Selatan dengan senjata nuklir.
Sikap terbaru Korea Utara yang ingin diakui dan diterima sebagai klub nuklir -sebutan untuk negara pemilik nuklir dunia-- ini ditolak oleh Amerika Serikat. "Permintaan Korea Utara untuk diakui sebagai negara nuklir adalah tidak realistis dan tidak dapat diterima," kata Thomas Countryman, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk masalah Keamanan Internasional dan Non-Proliferasi di Jenewa, Senin waktu setempat.
Countryman, yang memimpin delegasi AS untuk pembicaraan dua minggu soal Non-Proliferation Treaty (NPT), mengatakan kepada wartawan: "Adalah penting dunia merespon dengan tenang tetapi tanpa mengubah penekanan kami bahwa tujuan dunia adalah Korea Utara berkomitmen menjadikan semenanjung Korea tanpa senjata nuklir.
Permintaan untuk diterima dalam klub nuklir sudah diprediksi oleh sejumlah pihak. Alexander Zhebin, kepala Pusat Studi Korea di Russian Academy of Sciences Institute, Februari lalu mengatakan, jika Pyongyang maju terus dengan uji coba nuklir yang lain, itu menunjukkan bahwa ia berusaha untuk mendapatkan status sebagai negara nuklir untuk mempertahankan keamanan negaranya.
Ia mengingatkan pada peristiwa tahun 2006 saat Washington menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama di sektor sipil dalam program nuklir India. Padahal, negara yang melakukan uji coba nuklir pertama pada tanggal 18 Mei 1974 itu bukanlah penandatangan NPT. Negara pemilik nuklir yang menandatangani NPT adalah Amerika, Russia, Prancis, Cina, dan Inggris.
Pyongyang, menurut Zhebin, ingin perlakuan yang sama seperti India. "Apa yang Korea Utara lakukan adalah upaya untuk memaksa Washington dan negara-negara lain untuk mengakui status yang sama untuk Korea Utara," kata Zhebin.
PBB sebelumnya juga menyatakan tidak akan mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir setelah negara itu melakukan ujicobanya yang ketiga, mengeluarkan sejumlah ancaman dan tindakan provokatif lainnya. "Perkembangan terakhir telah memperkuat konsensus internasional bahwa DPRK tidak akan diterima sebagai negara nuklir," kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam konferensi pers di Markas Besar PBB di New York, 17 April lalu.
Perlombaan untuk memiliki nuklir dimulai sejak perang dunia kedua. Setelah Amerika Serikat berhasil melakukan tes pertama tahun 1945, negara lain mengikutinya: Uni Soviet melakukan ujicoba tahun 1949, Inggris (1952), Prancis (1960), Cina (1964), India (1974 ), Pakistan (1998), dan Korea Utara (2006).
Reuters | Guardian | Russia Today | Ria Novosti | Abdul Manan
