Massa dari Dompet Dhuafa berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta, Kamis (26/7). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia menggalang solidaritas dunia untuk perdamaian dan mendesak ASEAN untuk aktif dalam persoalan Rohingnya. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, WASHINGTON—Amerika Serikat mengungkapkan keprihatinannya atas pelaksanaan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Sejak negara adidaya tersebut berusaha memperkuat posisinya di Asia, masalah HAM di ASEAN menjadi salah satu fokus perhatian.
“Masalah hak asasi manusia merupakan isu sulit bagi negara partner AS, tapi kami harus membahas masalah ini,” kata Joseph Yun, pejabat sementara Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk wilayah Asia Timur kepada Komite Kongres, Kamis waktu setempat.
Pada November lalu, pemimpin ASEAN mengesahkan deklarasi hak asasi manusia yang kontroversial. Pakta tersebut menuai kritik dari penggiat HAM karena memberikan banyak celah bagi rezim otoriter menentukan definisi HAM. “Meski secara subtansi jauh dari yang kita harapkan, saya menyatakan ini merupakan langkah penting bagi perlindungan 600 juta penduduk ASEAN,” ujar Yun.
Tapi pemerintah Amerika Serikat tetap membuat catatan kritis sebagai masukan bagi negara-negara ASEAN. Wakil Asisten Menlu untuk HAM dan Demokrasi, Dan Baer, menyatakan prihatin atas minimnya hak mengungkapkan pendapat serta kebebasan beragama di Vietnam.
Kondisi serupa juga ditemukan di Kamboja dan Laos. Seorang penggiat usaha kecil menengah Kamboja, Sombath Somphone menghilang sejak Desember lalu. “Hal ini sangat berpengaruh pada masyarakat madani Kamboja karena Sombath bukanlah aktivis radikal,” ucap Baer.
Kedua pejabat tersebut juga mengingatkan masih kuatnya peran militer di Asia Tenggara, terutama Myamar. “Meski peran militer sudah berkurang, tapi 25 persen anggota parlemen Myanmar ditunjuk oleh militer. Ini akan menjadi masalah dalam jangka panjang,” Yun menegaskan.
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
7 hari lalu
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
25 hari lalu
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.
