Para demonstran berorasi sementara bendera Inggris tergeletak di depan mereka. Demonstrasi yang dilakukan di depan kedutaan Inggris di Buenos Aires, Argentina (2/2) ini adalah reaksi rakyat Argentina terhadap kedatangan Pangeran Williams di Kepulauan Falkland. REUTERS/Marcos Brindicci
TEMPO.CO, Stanley – Penduduk Kepulauan Malvinas atau Falklands secara bulat menyatakan ingin tetap bersama pemerintahan Inggris. Hasil referendum yang dilakukan dua hari, yakni pada Minggu dan Senin kemarin, menunjukkan 99,8 persen memilih untuk tetap menjadi warga British Overseas Territory dan hanya tiga suara menolak. Angka kehadiran mencapai 92 persen dari 1.649 warga kepulauan yang diperebutkan dengan Argentina itu.
Argentina menyatakan jajak pendapat itu tidak sah. Presiden Cristina Fernandez menekan Inggris untuk menegosiasikan kedaulatan kepulauan tersebut. London menolaknya, kecuali hal itu diinginkan penduduk kepulauan.
Sebagian besar negara Amerika Latin dan negara-negara berkembang mendukung Argentina. Desakan itu kian menguat setelah perusahaan Inggris mulai mengeksplorasi minyak dan gas di lepas pantai Falklands.
Pejabat Buenos Aires mempertanyakan legitimasi referendum. Mereka menyatakan sengketa kedaulatan harus diselesaikan antara Inggris dan Argentina dan menyebut imbauan resolusi PBB untuk berdialog. “Jajak pendapat ini adalah cara yang tidak memiliki landasan hukum,” kata Alicia Castro, Duta Besar Argentina di London.
“Negosiasi adalah keinginan terbaik warga pulau. Kami tidak ingin membantah identitas mereka. Mereka warga Inggris, kami menghormati identitas, cara hidup, dan keinginan untuk tetap menjadi warga Inggris, tapi wilayah yang mereka duduki bukan wilayah Inggris,” kata Castro di radio Argentina.
Argentina mengklaim kepulauan itu sejak 1833, yang dikatakan warisan Spanyol saat mereka merdeka. Kala itu Inggris mengusir warga Argentina. Perang Malvinas yang menewaskan 650 tentara Argentina dan 255 Inggris berakhir dengan kekalahan Argentina.
