TEMPO.CO, DHAKA—Pemerintah Bangladesh Ahad 3 Maret 2013 menurunkan pasukan ke wilayah utara setelah 20 orang tewas dalam kerusuhan pasca-putusan mahkamah perang. Ricuh terbaru terjadi setelah ribuan massa pendukung Partai Jamaah Islami berunjuk rasa di Kota Bogra, 220 kilometer utara Dhaka.
Unjuk rasa ini menandai hari pertama aksi mogok besar-besaran pendukung partai oposisi tersebut atas vonis mati yang dijatuhkan mahkamah kejahatan perang Bangladesh terhadap ketiga petinggi partai.
Saksi mata dan polisi mengungkapkan 10 ribu pengunjuk rasa menyerang sedikitnya empat kantor polisi dengan bom molotov, tongkat dan pedang. Selain itu, para pengunjuk rasa juga menyerang dan membakar stasiun kereta serta sejumlah rumah, termasuk kediaman para petinggi partai Liga Awami yang kini tengah berkuasa.
“Kami terpaksa menembakkan peluru karet setelah gas air mata gagal membubarkan mereka,” kata Atiur Rahman, kepala kepolisian Bogra. Sebanyak 13 orang tewas tertembak dan seorang polisi tewas dalam bentrok di kota Jhenidah. Sedangkan 7 orang lainnya tewas di wilayah dekat Bogra.
Kota Bogra merupakan kampung halaman Begum Khaleda Zia, ketua Partai Nasionalis Bangladesh (BNP). Baik BNP maupuan Jamaah Islami menuding pemerintah menggunakan mahkamah perang untuk kepentingan politik semata.
Adapun pengamanan di ibu kota Dhaka terlihat sangat ketat setelah 10 ribu polisi dikerahkan berpatroli. Sekolah dan sejumlah toko di ibu kota terpaksa diliburkan. Jalan raya antara Dhaka dan kota pelabuhan Chittagong pun nampak lengang.
Bangladesh telah diguncang unjuk rasa sejak 21 Januari lalu. Sedikitnya 72 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara pendukung mahkamah pengadilan perang dengan pendukung partai oposisi yang menjadi pesakitan di pengadilan. Sebanyak 56 korban tewas dalam insiden selama empat ahri terakhir.
Kamis lalu, Delwar Hossain Sayedee, Wakil Presiden Partai Jamaah Islami, dinyatakan bersalah atas kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan dan pemerkosaan dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971 silam.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan pemerintah Amerika Serikat mendesak seluruh pihak di Bangladesh menahan diri dan menghentikan pendekatan kekerasan. Akhir pekan lalu, sejumlah kelompok minoritas meminta perlindungan dari pemerintah. Pasalnya, massa Jamaah Islami menyerang sejumlah kuil Hindu dan menewaskan seorang pria.
Mahkamah kejahatan perang didirikan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada 2010. Pengadilan ini bertugas menghukum penjahat perang yang menewaskan sedikitnya tiga juta warga Bangladesh. Sebanyak 11 orang petinggi partai oposisi Jamaah Islami dan Partai Nasionalis Bangladesh menjadi terdakwa. Mereka dituding bekerja sama dengan Pakistan untuk menghentikan berdirinya negara Bangladesh.
L REUTERS | THE DAILY STAR | BANGLADESH NEWS 24 | CHANNEL NEWS ASIA | SITA PLANASARI AQUADINI
