Pemuda Palestina memanjat tiang untuk mengibarkan bendera Hamas di Ofer, Tepi Barat, (198/11). Para pemuda bentrok dengan tentara Israel, saat memprotes penyerangan Israel ke Jalur Gaza. REUTERS/Mohamad Torokman
TEMPO.CO, Yerusalem - Pejabat senior Palestina mengatakan Israel harus memikul tanggung jawab atas berbagai masalah dari pembangunan perumahan di daerah pendudukan. "Penghuni (perumahan) dan pemerintah Israel harus tahu bahwa mereka akan memikul tanggung jawab atas segala akibat yang timbul," kata juru bicara kepresidenan, Nabil Abu Rudeina, kepada AFP beberapa saat setelah Israel dilaporkan menyetujui pembangunan perumahan di selatan Tepi Barat, Kamis, 20 Desember 2012.
Israel menyetujui pembangunan perumahan di selatan Tepi Barat. Tahap awal, salah seorang anggota Dewan Kota Praja menjelaskan, sebanyak 500 rumah baru dibangun guna menciptakan kota baru. Israel ngotot ingin membangun sekitar 5.000 rumah baru di daerah pendudukan milik warga Palestina di Tepi Barat.
"Setelah beberapa tahun berjalan, pemerintah Israel akan membangun sebuah kota di Gush Etzion," kata David Perel, Kepala Dewan Regional Gush Eztion, kepada AFP. David mengatakan Menteri Pertahanan telah menyetujui usulan pembangunan 523 rumah di Gevaot.
Perel mengatakan, Dewan telah mempresentasikan rencana membangun sebuah kota dengan sedikitnya 6.000 rumah pada 2000. Namun, hingga kini usulan mereka tak pernah disetujui. "Kami senang pemerintah Israel menyetujui pembangunan perumahan di Gush Etzion. Ini merupakan prestasi besar."
Menurut Hagit Ofran dari The Israeli Settlement Watchdog Peace Now, belum lama ini di sana ada sekitar selusin karavan. Namun, kota baru di kawasan tersebut bakal dihuni 25.000 orang.
Dalam pekan-pekan ini, Israel dikecam Palestina, PBB, dan Dewan Keamanan PBB, serta komunitas internasional lainnya, karena keras kepala atas rencana pembangunan perumahan di daerah pendudukan di Tepi Barat yang sesungguhnya milik Palestina. Kecaman tesebut disampaikan juga oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon.
Menurut Ban, pembangunan tersebut bakal merusak perdamaian di kawasan. "Pembangunan dapat menganggu proses perdamaian di kawasan," ujar Ban. Sikap keras Israel ini terkait pula dengan keputusan PBB yang menyetujui Palestina menjadi negara pengamat non-anggota.
