Sejumlah warga Palestina mengibarkan bendera Palestina saat mereka melihat pengambilan suara Majelis Umum PBB untuk menaikkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota, di Tepi Barat, Ramallah, Kamis (29/11). Lebih dari 2/3 Majelis Umum PBB memilih untuk mengakui negara Palestina dengan penghitungan 138-9 dan 41 abstain. AP/Majdi Mohammed
TEMPO.CO, Doha - Menteri-menteri luar negeri Liga Arab, dalam sebuah pertemuan di Qatar, Ahad, 9 Desember 2012, bersepakat untuk memberikan bantuan ratusan juta dolar untuk Otoritas Palestina. Bantuan ini penting karena sekarang anggaran Palestina dari pengumpulan pajak warganya ditahan Israel.
Sanksi Israel diberikan selepas upaya Palestina mengajukan diri sebagai negara pada Sidang Umum PBB, bulan lalu. Tak disangka, PBB menyetujui permintaan itu dan Otoritas Palestina pun kini berstatus non-member observer state (pengamat negara non-anggota). Keputusan ini menjadi tonggak sejarah sebagai simbol kemenangan gerakan rakyat Palestina.
Sayangnya, keputusan PBB itu langsung direspons Israel dengan menahan hasil pajak dan bea masuk yang didapat atas nama Otoritas Palestina senilai US$ 100 juta atau setara dengan Rp 962 miliar. Bahkan uang tersebut, menurut pemerintah Israel, akan digunakan untuk membayar utang warga Palestina kepada perusahaan Israel.
Saeb Erekat, kepala juru runding dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), payung hukum faksi politik Palestina, mengatakan bahwa negara-negara Arab dalam pertemuan di Doha, ibu kota Qatar, Ahad, setuju memberikan bantuan atas kejatuhan Palestina.
"Kami sepakat bahwa negara-negara Arab menyiapkan bantuan senilai US$ 100 juta (Rp 962 miliar) per bulan," katanya. "Perdana Menteri Qatar dan Sekretaris Jenderal Liga Arab akan melanjutkan implementasi resolusi ini dalam waktu dua pekan."
Mahmoud Abbas, Presiden Palestina, memperingatkan (negara-negara Arab) bahwa Otoritas Palestina bakal kolaps bila tanpa bantuan. Banyak karyawan Otoritas Palestina tidak menerima gajinya selama berbulan-bulan. "Kami tak sanggup membayar gaji mereka," ujar Abbas.
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
18 September 2017
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
Hamas menerima persyaratan damai yang ditawarkan kepala gerakan Fatah sekaligus Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengakhiri dua pemerintahan di Palestina.
