Menlu Indonesia, M. Marty M. Natalegawa di Gedung Pancasila Kemenlu Indonesia, Jakarta, (11/06). Pertemuan ini menghasilkan 14 nota kesepakatan dan Belarus akan membuat kantor Duta Besar di Indonesia. Tempo/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Luar Negeri RI Marty M. Natalegawa menegaskan penolakan Israel saat dirinya hendak memasuki kawasan Ramallah, Palestina, pada Ahad lalu. Penolakan itu semakin menegaskan siapa sesungguhnya Israel. “Israel adalah negara atau entitas yang sebenarnya tidak berani menghadapi suatu kenyataan,” kata Marty seusai perayaan hari jadi ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2012.
Penolakan terhadap pelaksanaan Gerakan Non-Blok bagi Palestina, menurut Marty, juga memperlihatkan wajah penjajah Israel. “Ketika Palestina bermaksud untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat internasional, dalam kaitan ini adalah dengan GNB, Israel justru mempersulit interaksi tersebut," ujar Marty.
Namun insiden penolakan Israel terhadap empat perwakilan negara Non Blok, yakni Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Venezuela, menurut Marty, justru menciptakan momentum baru untuk mendorong peningkatan status Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Karena penolakan tersebut semakin jelas menunjukkan betapa sikap Israel semakin semena-mena," Marty menegaskan.
Indonesia pun terus berkomitmen membantu Palestina dalam berbagai bidang. Marty mengatakan selama bertahun-tahun Indonesia telah memberikan bantuan berupa peningkatan kapasitas bagi Palestina di berbagai bidang. “Komitmen kita adalah untuk bisa melatih kurang lebih 1000 orang Palestina pada 2013 mendatang," kata Marty.
Peningkatan kapasitas tersebut, menurut Marty, merupakan landasan bagi Palestina untuk terus berkembang. "Hal ini penting untuk menciptakan kapasitas bagi negara Palestina yang merdeka," katanya. Meskipun begitu, bantuan tunai juga diberikan Indonesia untuk membangun rumah sakit di Palestina.
Marty serta tiga menteri luar negeri lainnya ditolak masuk ke wilayah Ramallah, Palestina, oleh Israel. Para menlu ini bertolak ke Palestina untuk menghadiri Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non-Blok mengenai Palestina. Akibatnya, pertemuan itu pun dibatalkan.
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
18 September 2017
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
Hamas menerima persyaratan damai yang ditawarkan kepala gerakan Fatah sekaligus Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengakhiri dua pemerintahan di Palestina.
