TEMPO Interaktif, London - News Corporation, membuat kejutan. Perusahaan media raksasa milik Rupert Murdoch itu menutup tabloid di Inggris, News of The World.
Penutupan tabloid dengan oplah terbesar di dunia ini diambil Murdoch setelah dia mendapat berbagai tekanan. Tabloid tersebut dinilai kerap melakukan praktek tidak etis dalam mendapatkan berita. Mereka tak sungkan untuk menyadap telepon narasumber.
"Setelah berkonsultasi dengan beberapa kolega senior, saya mengambil keputusan ini," kata James Murdoch, anak Rupert Murdoch, seperti dikutip dari The Australian, Jumat 8 Juli 2011. "Edisi hari Minggu ini (10 Juli 2011) akan menjadi terbitan terakhir."
Tabloid News of The World tiap pekan laku terjual 2,6 juta eksemplar. Dengan penutupan ini, sejarah tabloid berusia 168 tahun itu berakhir. News of The World dibeli Murdoch pada 1969. Keputusan Murdoch ini berdampak terhadap 200 staf News of the World. Mereka terancam kehilangan pekerjaan.
News of the World dikenal sebagai tabloid dengan berita eksklusif sensasional. Sayangnya, berita-berita itu didapatkan dengan cara tidak etis. Masih ingat berita selingkuh penyerang Manchester United Wayne Rooney saat istrinya hamil besar? Berita itu dilansir oleh News of the Wolrd dari hasil menyadap ponsel Wayne Rooney. Diketahui saat itu Rooney puya hubungan dengan gadis penghibur yang dibayar. (Baca juga: Rooney Akui Selingkuh)
Taqbloid ini pernah menyadap telepon keluarga anak sekolah yang menjadi korban pembunuhan. Tabloid itu juga menyadap percakapan telepon para kerabat tentara Inggris yang gugur di Afganistan serta keluarga korban serangan teror bom di London pada 7 Juli 2005.
Menurut David Wooding, editor News of The World, berita-berita semacam itu diperoleh dari "detektif" swasta yang bekerja di sana. Para "detektif" itu bekerja dengan cara-cara yang tidak pantas. "Gara-gara mereka kami berada dalam kondisi seperti ini. Mereka kerap terlibat terlalu dalam," ujarnya.
GUARDIAN | AP | THE AUSTRALIAN | PGR
Berita terkait
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
53 hari lalu
Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights
53 hari lalu
Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
23 Februari 2024
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers
23 Februari 2024
Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.
Baca SelengkapnyaPerpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media
22 Februari 2024
Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?
22 Februari 2024
Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?
Baca SelengkapnyaAMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik
21 Februari 2024
Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?
21 Februari 2024
AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.
Baca SelengkapnyaMedia Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
21 Februari 2024
Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google
21 Februari 2024
Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya