TEMPO Interaktif, Tripoli - Negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terbelah dalam menyikapi perlu tidaknya organisasi internasional ini memimpin operasi militer ke Libya menggantikan koalisi Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Turki, Jerman dan Prancis terang-terangan menolak, sementara Amerika Serikat dan Inggris mendukung.
"Serangan militer NATO ke Libya itu absurd!" kata Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. ”Kontraproduktif bagi NATO”.
Organisasi keamanan bersama yang dibentuk pada 1949 ini memiliki 28 anggota. Sejak Operasi Pengembaraan Fajar digelar Sabtu pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah meminta NATO memimpin operasi itu. Menteri Inggris David Cameron menyetujui usulan Washington tersebut. Sembari menunggu keputusan NATO, operasi militer di Libya dipimpin secara bergiliran. Prancis mendapat giliran pertama memimpin pasukan internasional itu.
Operasi militer pasukan internasional ini dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada Kamis pekan lalu. Resolusi ini muncul setelah pemerintah Tripoli dinilai menembaki ribuan demonstran di pelbagai kota. PBB memberlakukan zona larangan terbang di Libya dengan memperbolehkan penggunaan serangan udara yang diperlukan.
Usulan Amerika dan Inggris yang mendorong NATO berada di baris terdepan itu ditolak Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Ia ingin NATO mengemban perang sebagai pendukung sebagaimana terjadi dalam enam hari terakhir. Keputusan, kata Sarkozy, tetap ditentukan oleh negara-negara yang duduk di koalisi, yaitu Amerika, Prancis, dan Inggris.
Ide ini didukung Turki dan Jerman, yang sejak hari pertama serangan dilancarkan ke Libya pada Sabtu pekan lalu itu, ogah ikut andil.
Selama enam hari terakhir, tugas resmi NATO dalam operasi internasional adalah memberlakukan embargo senjata terhadap Libya. ”Kapal-kapal dan pesawat terbang NATO telah dikumpulkan di Laut Tengah untuk melaksanakan tugas tersebut,” kata Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen.
Kepada Tempo, Asisten Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Dr. Stefanie Babst yang sedang berada di Jakarta menyatakan bahwa NATO siap memimpin operasi militer di Libya. "Kami setuju menggelar operasi yang mulia ini," kata Dr. Babst.
Liga Arab, kelompok di luar NATO, menyatakan siapa pun yang memimpin operasi pasukan internasional itu tak boleh menelan korban jiwa sipil. "Kareana ini jelas bertentangan dengan visi kami," tutur Sekretaris Jenderal Liga Arab, Amr Mousa.
Alhasil, belum ada konsensus internasional yang bulat seputar peran NATO di Libya. Ide untuk tak sekadar melibatkan NATO tapi juga dunia internasional seperti Liga Arab dan Uni Afrika pun muncul. "Kami akan memasuki fase kedua," kata Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe. "Kami akan undang negara lain," tutur Menteri Luar Negeri Inggris William Hague.
Hague menyebut pertemuan itu akan digelar pada Selasa ini di London, Inggris. Sementara pertempuran antara pasukan kelompok oposisi dan pasukan Kolonel Qadhafi berlanjut di sejumlah kota penting. Tank-tank pemerintah dan arteleri berat terus merangsek, menggasak pasukan oposisi. Seperti janji Qadhafi, "Kami akan habisi pengkhianat yang bersekongkol dengan Amerika."
| AP | INDEPENDENT | DAILYMAIL | REUTERS | ANDREE PRIYANTO
"Serangan militer NATO ke Libya itu absurd!" kata Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. ”Kontraproduktif bagi NATO”.
Organisasi keamanan bersama yang dibentuk pada 1949 ini memiliki 28 anggota. Sejak Operasi Pengembaraan Fajar digelar Sabtu pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah meminta NATO memimpin operasi itu. Menteri Inggris David Cameron menyetujui usulan Washington tersebut. Sembari menunggu keputusan NATO, operasi militer di Libya dipimpin secara bergiliran. Prancis mendapat giliran pertama memimpin pasukan internasional itu.
Operasi militer pasukan internasional ini dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada Kamis pekan lalu. Resolusi ini muncul setelah pemerintah Tripoli dinilai menembaki ribuan demonstran di pelbagai kota. PBB memberlakukan zona larangan terbang di Libya dengan memperbolehkan penggunaan serangan udara yang diperlukan.
Usulan Amerika dan Inggris yang mendorong NATO berada di baris terdepan itu ditolak Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Ia ingin NATO mengemban perang sebagai pendukung sebagaimana terjadi dalam enam hari terakhir. Keputusan, kata Sarkozy, tetap ditentukan oleh negara-negara yang duduk di koalisi, yaitu Amerika, Prancis, dan Inggris.
Ide ini didukung Turki dan Jerman, yang sejak hari pertama serangan dilancarkan ke Libya pada Sabtu pekan lalu itu, ogah ikut andil.
Selama enam hari terakhir, tugas resmi NATO dalam operasi internasional adalah memberlakukan embargo senjata terhadap Libya. ”Kapal-kapal dan pesawat terbang NATO telah dikumpulkan di Laut Tengah untuk melaksanakan tugas tersebut,” kata Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen.
Kepada Tempo, Asisten Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Dr. Stefanie Babst yang sedang berada di Jakarta menyatakan bahwa NATO siap memimpin operasi militer di Libya. "Kami setuju menggelar operasi yang mulia ini," kata Dr. Babst.
Liga Arab, kelompok di luar NATO, menyatakan siapa pun yang memimpin operasi pasukan internasional itu tak boleh menelan korban jiwa sipil. "Kareana ini jelas bertentangan dengan visi kami," tutur Sekretaris Jenderal Liga Arab, Amr Mousa.
Alhasil, belum ada konsensus internasional yang bulat seputar peran NATO di Libya. Ide untuk tak sekadar melibatkan NATO tapi juga dunia internasional seperti Liga Arab dan Uni Afrika pun muncul. "Kami akan memasuki fase kedua," kata Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe. "Kami akan undang negara lain," tutur Menteri Luar Negeri Inggris William Hague.
Hague menyebut pertemuan itu akan digelar pada Selasa ini di London, Inggris. Sementara pertempuran antara pasukan kelompok oposisi dan pasukan Kolonel Qadhafi berlanjut di sejumlah kota penting. Tank-tank pemerintah dan arteleri berat terus merangsek, menggasak pasukan oposisi. Seperti janji Qadhafi, "Kami akan habisi pengkhianat yang bersekongkol dengan Amerika."
| AP | INDEPENDENT | DAILYMAIL | REUTERS | ANDREE PRIYANTO
