TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia bersama Uni Eropa dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada Rabu, 16 Oktober 2024, meluncurkan Indeks Risiko Perpindahan Akibat Iklim atau Risk Index for Climate Displacement (RICD). Terkait dengan program ini, Uni Eropa memberikan pendanaan untuk inisiatif RICD ini sebesar € 1 juta (Rp16,9 miliar).
"Kami sangat senang bisa mendanainya, karena kami melihat pentingnya dan potensi dari inisiatif ini, dan inisiatif ini berdampak ke depan," kata Komisioner Eropa untuk Manajemen Krisis, Janez Lenari.
RICD merupakan perangkat yang dirancang memberikan proyeksi operasional untuk mengantisipasi, mengurangi, dan merespons pengungsian akibat iklim.
"Ini adalah inisiatif yang mencoba mengidentifikasi apa yang akan terjadi dan juga kemungkinan bagaimana mencegahnya atau mengelolanya dengan baik sehingga orang-orang terlindungi," ujar Lenarcic.
Lenarcic menerangkan terobosan ini bertujuan mengembangkan indeks risiko sehingga dapat membantu perpindahan penduduk akibat bencana dan efek perubahan iklim. RICD diharapkan bisa mengidentifikasi risiko perpindahan penduduk yang disebabkan peristiwa cuaca yang terkait dengan perubahan iklim atau yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, tanah longsor, kenaikan permukaan laut, angin topan, dan sejenisnya. Lenarcic menyebut program tersebut akan dibiayai dalam jangka waktu dua tahun.
"RICD ini melibatkan pengumpulan data, melibatkan banyak pekerjaan ahli teknis dan ilmiah. Dan tentu saja, pekerjaan ini perlu dibiayai sepenuhnya," tuturnya.
Berkenan dengan itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari menyebut inisiatif ini akan berperan besar di Indonesia karena sejalan dengan prioritas nasional dalam kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko, dan ketahanan iklim.
Abdul Muhari menilai RICD akan memberikan data dan wawasan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menanggapi pengungsian akibat iklim dengan lebih baik. Selain itu, kata dia, RICD juga dapat memperkuat kesiapsiagaan warga Indonesia, dan melindungi masyarakat yang rentan.
Lebih lanjut, Abdul Muhari menegaskan seluruh mitra proyek akan bekerja sama untuk mengembangkan model data dalam beberapa bulan ke depan. Langkah itu dimulai dengan analisis makro tingkat nasional tentang risiko pengungsian. Upaya kolaboratif ini akan beralih ke pelaksanaan penilaian tingkat mikro di lokasi-lokasi utama, yang memberikan wawasan terarah untuk formulasi kebijakan dan respons operasional di seluruh Indonesia.
Pilihan Editor: Ini Alasan Benjamin Netanyahu Tolak Gencatan Senjata dengan Hizbullah
