TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat meminta Israel untuk mengambil langkah-langkah dalam satu bulan ke depan untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza. Jika tidak, ada kemungkinan Israel akan menghadapi pembatasan bantuan militer, kata pejabat AS, seperti dilansir Reuters.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin menulis surat kepada para pejabat Israel pada Minggu menuntut langkah-langkah konkret untuk mengatasi situasi yang memburuk di daerah kantong Palestina di tengah-tengah serangan Israel yang baru di Gaza utara, kata para pejabat AS pada hari Selasa.
Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat berdampak pada kebijakan AS, kata surat tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Israel News 12. "Kami sangat prihatin bahwa tindakan baru-baru ini oleh pemerintah Israel ... berkontribusi pada percepatan memburuknya kondisi di Gaza," kata salinan surat yang diposting oleh reporter Axios di X.
Washington kerap menyampaikan peringatan yang berulang kepada Israel, tetapi berkali-kali juga melanggarnya sendiri. Pada kenyataannya Pemerintahan Biden sebagian besar menolak untuk memberlakukan pembatasan terhadap miliaran dolar bantuan militer yang dikirim Amerika Serikat ke Israel, bahkan setelah peringatan sebelumnya atas perilakunya dalam perang tidak diindahkan.
Tak pernah berniat mengindahkan peringatan AS, Israel mengatakan bahwa mereka mengikuti hukum internasional dalam operasinya yang bertujuan untuk membasmi militan Hamas yang bersembunyi di terowongan-terowongan dan di antara penduduk sipil Gaza.
Sayangnya peringatan itu muncul bersamaan dengan janji AS mengerahkan sistem anti-rudal canggih bernama THAAD, lengkap dengan 100 tentara untuk mengoperasikannya.
Jadi, sebenarnya apa yang diinginkan Washington?
Keterlibatan langsung dalam perang
Pengerahan sistem anti-rudal canggih Amerika Serikat ke Israel, bersama dengan 100 tentara untuk mengoperasikannya, menandai eskalasi yang signifikan dalam keterlibatan AS dalam perang Israel yang semakin meluas, yang telah disubsidi besar-besaran oleh Washington.
Namun, pengerahan tersebut - untuk mengantisipasi respons Iran terhadap serangan Israel yang diperkirakan akan terjadi terhadap Iran - juga menimbulkan pertanyaan tentang legalitas keterlibatan AS pada saat pemerintahan Presiden AS Joe Biden menghadapi reaksi yang semakin meningkat atas dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap Israel.
