Ini Alasan Benjamin Netanyahu Tolak Gencatan Senjata dengan Hizbullah

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa, 15 Oktober 2024, meyakinkan tidak akan menyetujui kesepakatan gencatan senjata apapun karena dia curiga itu hanya akan memberi kesempatan pada Hizbullah kembali mempersenjatai diri dan merekrut anggota baru atau menyusun keanggotaan. 

Macron sebelumnya telah menyerukan gencatan senjata antara Hizbullah Israel dan mengakhiri ekspor senjata yang digunakan Israel dalam perang Gaza dan Lebanon. 

"Perdana Menteri Netanyahu mengatakan pada Macron kalau dia menentang gencatan senjata, di mana hal ini tidak akan mengubah situasi keamanan di Lebanon dan hanya akan kembali ke kondisi semula," demikian keterangan kantor perdana menteri Netanyahu. 

Tel Aviv beralasan operasi militer yang dilakukannya adalah untuk melawan Hizbullah, untuk mencegah kelompok itu mengancam warga Israel dan memungkinkan warga Israel kembali ke tempat tinggalnya dengan aman. Sebelumnya pada Senin, 14 Oktober 2024, Prancis menolak tuntutan yang disorongkan Netanyahu agar misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon ditarik dari posisinya. Paris telah memanggil duta besar Israel untuk Prancis terkait dengan insiden penembakan pada personel UNIFIL di selatan Lebanon. 

Netanyahu mengatakan pihaknya cukup terkejut dengan niat presiden Macron yang ingin menjadi tuan rumah untuk membahas isu perang Hizbullah Israel dengan partisipan seperti Afrika Selatan dan Aljazair. Tel Aviv kecewa karena dialog itu diduga akan menyangkal hak mendasar Israel atas nama membela diri sehingga dampaknya akan menolak segala hak-hak Israel yang ada. 

Dalam pesannya kepada Macron, kantor perdana menteri Israel mengatakan Negeri Bintang Daud didirikan melalui perang kemerdekaan dengan pertumpahan darah para pahlawan, yang banyak dari mereka survivor Holocaust, termasuk rezim Vichy di Prancis. Dalam beberapa dekade PBB telah menyetujui ratusan resolusi antisemitik melawan Israel. 

Sumber : Reuters

Pilihan Editor:  Prabowo Bakal Tambah Kementerian jadi 46, Celios: Butuh Dua Tahun Penyesuaian