Kementerian Luar Negeri: Pasukan Perdamaian akan Diterjunkan Setelah Ada Mandat PBB

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan pengiriman pasukan perdamaian, termasuk ke Jalur Gaza, hanya dapat dilaksanakan setelah ada mandat PBB melalui resolusi Dewan Keamanan. Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat pada Senin, 17 Juni 2024, menjelaskan PBB belum membahas isu penggelaran PKO (misi pemeliharaan perdamaian) di Gaza.

Menurut Roy, prioritas saat ini berdasarkan Resolusi 2735 DK PBB adalah mengupayakan terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas Palestina.

“Pengiriman misi PBB, baik terkait jumlah, komposisi, jenis keahlian, pada saatnya nanti, selalu di sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” kata Roy.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza untuk menjaga dan memantau gencatan senjata antara Palestina dengan Israel.

Kesiapan itu dinyatakan Prabowo pada forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 yang berlangsung di Singapura, Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Prabowo, berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia menjadi salah satu misi Indonesia di panggung internasional, termasuk melalui pendekatan dialog inklusif dan kerja sama konkret.

Terkait konflik Gaza, Prabowo meyakini seluruh negara di bawah naungan PBB harus berkolaborasi untuk mencari jalan keluar dalam menciptakan perdamaian. Dengan kolaborasi dari seluruh pihak, kata Prabowo, dirinya yakin akan ada jalan tanpa kekerasan yang dapat ditempuh untuk meredam konflik.

"Bersama dengan banyak negara lain di dunia saat ini, satu-satunya solusi nyata untuk perdamaian dan keamanan yang langgeng bagi Israel dan Palestina adalah solusi dua negara," kata Presiden Terpilih RI periode 2024-2029 itu. 

Pilihan editor: Siapa yang Hadir dan Tak Hadir dalam KTT Ukraina di Swiss?

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini