TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberikan kepada kabinet perang Israel sebuah dokumen prinsip mengenai rencana pendudukan untuk masa depan Jalur Gaza.
Meskipun diskusi mengenai rencana ini telah dibingkai dalam rencana “sehari setelah” perang di Jalur Gaza berakhir, usulan yang mencolok dari dokumen tersebut adalah berlanjutnya pendudukan langsung di beberapa sektor di Jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa pasukan pendudukan Israel akan melakukan hal tersebut sampai “demiliterisasi” penuh di Jalur Gaza tercapai, dan menambahkan bahwa kehadiran mereka di Jalur Gaza tidak akan terbatas.
Jadi Apa Kesimpulan dari Dokumen Ini?
Pasukan pendudukan Israel akan melanjutkan perang mereka atas Jalur Gaza hingga mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk wilayah itu. Rencana tersebut termasuk:
- “Penghancuran kemampuan militer dan infrastruktur pemerintahan” Perlawanan Palestina;
- Pemulangan seluruh tawanan Israel yang ditahan di Jalur Gaza melalui cara militer;
- Menghapus “ancaman keamanan apa pun dari Jalur Gaza” dalam jangka panjang;
- Mengerahkan pasukan pendudukan yang tidak terbatas di Jalur Gaza.
- “Deradikalisasi” Jalur Gaza dengan secara langsung mengubah sistem pendidikan dan pengendalian masjid-masjidnya akan dilaksanakan.
- Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) akan dibubarkan dan diganti dengan organisasi internasional lainnya.
- Demiliterisasi menyeluruh di Jalur Gaza, tidak termasuk pasukan polisi yang akan bekerja sama dengan otoritas Israel.
- Invasi terhadap kota paling selatan Rafah akan dilancarkan, yang akan dibarengi dengan pendudukan penuh di sisi Palestina di perbatasan Palestina-Mesir – yang dikenal sebagai Poros Philadelphi.
- Pekerjaan penggalian untuk “zona penyangga” di Jalur Gaza akan dilanjutkan.
- Sebuah pemerintahan lokal yang hanya akan menjalankan urusan sipil akan dibentuk, yang akan dijalankan oleh kolaborator lokal yang tidak memiliki hubungan dengan Perlawanan Palestina.
- Rekonstruksi Jalur Gaza baru dimulai setelah “demiliterisasi” Jalur Gaza tercapai dan pelaksanaan proses “deradikalisasi” dimulai.
Tidak Ada Konsensus
Banyak dari kebijakan-kebijakan yang disebutkan di atas telah diungkapkan secara eksplisit oleh Netanyahu dalam konferensi pers atau wawancara, atau telah beredar sebagai rumor di kalangan media. Namun, Perdana Menteri Israel belum mendapatkan dukungan dari anggota kabinet perang dan anggota pemerintahan koalisi.
Beberapa menteri dan pejabat telah menyerukan pendudukan kembali beberapa wilayah di Jalur Gaza, menyerukan pengusiran ratusan ribu warga Palestina. Ada pula yang membahas rencana pembentukan "Otoritas Palestina Reformasi (RFA)," yang bertugas menjalankan urusan sipil di Jalur Gaza, sebuah gagasan yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya.
Namun demikian, rencana Netanyahu untuk Jalur Gaza mengabaikan kedua hal tersebut dan memilih untuk mendorong kepala-kepala suku yang seharusnya berkolaborasi dengan pemerintahnya untuk memastikan kelancaran urusan di Jalur Gaza. Rencana itu sendiri telah menjadi bahan kritikan dari media Israel seperti The Times of Israel, yang mengatakan bahwa para kepala suku yang belum diidentifikasi itu akan kehilangan legitimasi di kalangan warga Palestina karena berkolaborasi dengan otoritas pendudukan.
