APAKAH BIDEN MELANGGAR HUKUM KEKUATAN PERANG?
Joe Biden dan Benjamin Netanyahu. REUTERS
Selain ketentuan konstitusi, penggunaan kekuatan dikendalikan oleh Resolusi Kekuatan Perang, yang disahkan Kongres pada 1973 sebagai pengawasan terhadap kekuasaan presiden setelah Perang Vietnam.
Resolusi tersebut mengharuskan tindakan militer tanpa deklarasi perang atau wewenang hukum khusus untuk dihentikan dalam waktu 60 hari.
Hal ini juga mengharuskan presiden untuk memberikan Kongres dalam waktu 48 jam setelah serangan sebuah laporan mengenai keadaan yang memerlukan tindakan tersebut, wewenang yang mendasari tindakan tersebut, dan perkiraan cakupan dan durasi permusuhan.
APA YANG TERJADI SEKARANG?
Pakar hukum dan kebijakan keamanan mengatakan respons jangka panjang akan bergantung pada apa yang terjadi di lapangan. Kemungkinan dampaknya kecil jika konflik dengan Houthi tidak meningkat dan pemerintah Biden terus memberikan informasi kepada Kongres.
“Saya pikir masih terlalu dini untuk mengatakan sejauh mana penolakan Kongres mengenai hal ini,” kata Brian Finucane, mantan pengacara Departemen Luar Negeri dan penasihat senior program Crisis Group di AS.
“Saya pikir tanggapan Kongres mungkin berubah seiring berjalannya waktu, terutama jika terjadi serangan lebih lanjut oleh Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan jika ada serangan lebih lanjut di Yaman,” katanya.
Para ahli juga mencatat bahwa Kongres AS dapat mengesahkan undang-undang yang mengekang presiden jika menginginkan perang lebih lama, mengingat adanya ambiguitas dalam undang-undang yang ada.
PRESEDEN
Kongres AS mengeluarkan resolusi untuk mengekang kekuatan perang presiden pada 2020 setelah Presiden Donald Trump, seorang Republikan, memerintahkan serangan yang menewaskan komandan militer Iran Qassem Soleimani di bandara Baghdad tanpa memberi pengarahan kepada Kongres.
Trump memveto resolusi tersebut tetapi tindakan tersebut tidak mendapat dukungan yang cukup dari rekan-rekan Partai Republiknya untuk membatalkannya.
Pada 2011, Presiden Barack Obama, seorang Demokrat, mengizinkan serangan udara terhadap Libya, yang saat itu diperintah oleh Muammar Qaddafi, tanpa persetujuan kongres. Obama kemudian menyebut keputusan itu sebagai kesalahan terburuknya sebagai presiden.
Serangan tersebut membantu penggulingan Qaddafi, namun membuat Libya sangat tidak stabil.
Pilihan Editor: Kongres Protes Serangan Tanpa Izin Militer AS terhadap Houthi di Yaman
REUTERS | AL JAZEERA
