![Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan konferensi pers di akhir KTT para pemimpin Uni Eropa, di Brussel, Belgia, 11 Desember 2020. [Olivier Hoslet / Pool via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2020/12/17/id_988453/988453_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa, 5 Juli 2023, meminta pada sejumlah Wali Kota di Prancis agar mulai mempertimbangkan mengendalikan akses ke media sosial ketika sudah muncul hal-hal yang diluar kendali. Ucapan Macron itu disampaikan beberapa hari setelah pecah kerusuhan di Prancis menyusul penembakan pada seorang remaja laki-laki, 17 tahun, Nahel M. keturunan Afrika Utara pada akhir pekan lalu.
“Kita harus mulai memikirkan penggunaan jaringan media sosial ini oleh para remaja. Ketika hal-hal mulai di luar kendali, kita mungkin perlu mengatur ini (media sosial) atau benar-benar memutusnya. Ini akan menjadi perdebatan nyata yang perlu kita lakukan,” kata Macron dihadapan 250 Wali Kota dari berbagai wilayah di Prancis yang terdampak oleh kerusuhan di Prancis.
Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Macron mengatakan perusahaan-perusahaan pemilik media sosial telah memainkan sebuah peran penting dalam kerusuhan di penjuru Prancis. Sumber di Pemerintah Prancis mengatakan pada kantor berita AP pada Jumat, 30 Juni 2023, kalau data pribadi aparat kepolisian yang menembak hingga tewas Nahel sudah bocor di dunia maya.
Kantor Kepresidenan Prancis menyerukan media sosial agar memperlihatkan sikap bertanggung jawab dalam hal memodernisasi konten di platform mereka dan menurunkan setiap unggahan yang mungkin bisa memancing kekerasan. Pada Jumat, 30 Juni 2023, sejumlah menteri di Prancis melakukan pertemuan dengan perwakilan TikTok dan Snapchat. Usai pertemuan, Menteri Kehakiman Prancis Eric Dupond-Moretti mengatakan sejumlah langkah hukum mungkin akan diambil untuk menghukum para pengguna media sosial yang ikut melakukan tindakan-tindakan ilegal.
Sejumlah kritik mengatakan segala bentuk kecurigaan pada media sosial akan diartikan sebagai larangan terhadap kebebasan berpendapat.
“Memutus media sosial? seperti Cina, Iran dan Korea Utara ? bahkan jika itu adalah provokasi untuk mengalihkan perhatian, rasanya sangat tidak enak,” kata Olivier Marleix, politikus dari Partai Les Republicains
Sumber: RT.com
Pilihan Editor: Kronologi Kerusuhan Prancis dan Sejarah Banlieue Tentang Kekerasan Polisi Terhadap Imigran
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
