Pemerintah dan Parlemen Harus Lakukan Pertemuan Teknisal

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah dan parlemen harus menindaklanjuti rapat konsultasi pemerintah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 22 Agustus lalu. Tindak lanjut pertemuan itu dapat berupa pertemuan teknis antara Departemen Hukum dan HAM dan Badan Legislatif DPR. "Untuk menyepakati pasal-pasal yang akan direvisi," kata anggota Komisi Pemerintahan DPR dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan melalui pesan singkat, Selasa (28/8). Salah satu hasil kesepahaman dalam rapat konsultasi adalah melakukan revisi terbatas undang-undang pemerintahan daeragh. Revisi dilakukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon independen yang dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Kesepakatan soal pasal-pasal yang direvisi harus ditetapkan agar tidak muncul materi 'tambahan' yang tidak sesuai dengan maksud revisi itu. "Hal itu penting untuk menjawab adanya kesan kekhawatiran dari DPR," katanya. Menurut dia, komitmen yang terbangun dalam rapat konsultasi lalu merupakan respon positif yang perlu ditindaklanjuti. Disepakatinya pasal-pasal yang akan direvisi akan mempermudah dan memperlancar pembahasan karena fokus dan dapat mendetailkan materi. Kurniasih Budi