TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia masih mengakui pemerintahan Saddam Hussein di Irak, meski tentara koalisi berhasil menduduki ibukota Irak, Baghdad, sejak kemarin. Sampai detik ini ya! Pemerintah baru kan belum juga terbentuk, kata Menteri Luar Negeri, Nur Hassan Wirajuda, usai sidang kabinet di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (10/4). Meski begitu, lanjut dia, pemerintah tetap akan menyerahkan sikap itu kepada proses yang masih berlangsung di Irak. Pemerintah, kata Menlu, masih mencermati proses yang terjadi di Irak. Alasannya sejauh ini belum didapatkan kepastian soal kondisi di negeri 1001 Malam itu. Sementara itu kondisi dan keberadaan Presiden Saddam pun masih belum jelas termasuk fungsi pemerintahannya. Kesepakatan Inggris dan Amerika yang menyerahkan pembentukan pemerintahan interim di negeri itu, lanjut Menlu, juga masih meragukan. Memang kedua pemimpin kedua negara, yaitu Presiden AS, George W. Bush dan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dalam pertemuan di Belfast, Irlandia, sama-sama sepakat untuk memberikan PBB title role atas Irak. Tetapi ketika lebih jauh, Bush menafsirkan bahwa title role itu dalam batas kemanusiaan saja. Namun posisi banyak negara, termasuk Indonesia, PBB harus diberi peran, kata dia lagi. Sementara itu, soal posisi kedutaan Indonesia yang dipindahkan ke Damaskus, Suriah, menurut Menlu, masih belum mengalami perubahan karena situasi di Irak dinilai masih belum mantap. Sedangkan posisi kedutaan Irak di Indonesia, tetap diakui sampai terbentuknya pemerintahan baru. Pasalnya ada elemen-elemen netral yang harus ditangani oleh kedutaan semisal perlindungan terhadap warga negaranya. Setelah pemerintahan itu terbentuk, kata dia, Indonesia akan menilai apakah pemerintahan baru itu representatif atau tidak. Hal yang serupa pernah diterapkan untuk masalah Afganistan. (Deddy Sinaga - Tempo News Room)