TEMPO.CO, Washington -Instruksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang partisipasi kaum transgender dalam militer sepertnya tidak akan dipatuhi oleh Pentagon. Hal itu tersirat dari pernyataan Menteri Pertahanan, Jim Mattis, yang mengatakan Pentagon memiliki pandangan sendiri terkait transgender dalam tubuh militer.
Menurut Mattis, isu penolakan transgender dalam tubuh militer sangat rumit untuk diputuskan dalam jangka waktu singkat, sehingga Pentagon masih membuka pintu bagi mereka.
"Kebijakan ini akan memutuskan apakah golongan transgender diizinkan untuk melayani, kondisi yang memungkinkan, jenis bantuan medis diperlukan atau usia mereka," kata Mattis seperti yang dilansir CNN pada 15 Agustus 2017.
Selain itu, menurut Mattis, Pentagon akan mengkajinya secara rinci sebelum keputusan dibuat. Dan lagipula belum ada perintah resmi dari Gedung Putih.
Dalam 3 minggu terakhir Donald Trump terus mengumumkan melalui Twitter bahwa jasa kaum transgender tidak diperlukan lagi dalam angkatan bersenjata negara itu.
"Ini adalah masalah yang sangat rumit bagi militer, ini adalah masalah yang sangat membingungkan bagi militer, saya pikir saya sangat membantu militer," kata Trump, melalui cuitan terbarunya di Twitter.
Setelah cuitan itu, petinggi militer di Pentagon menyatakan bahwa pihaknya tetap akan menyambut anggota layanan transgender. Sekretaris Angkatan Laut yang baru dilantik, Richard V. Spencer mengatakan bahwa dia akan tetap menggunakan jasa para transgender di unitnya.
Bahkan satu hari setelah pengumuman Trump pada akhir Juli, perwira tinggi militer Amerika Serikat, Kepala Staf Gabungan, Jenderal Joseph F. Dunford, Jr. dalam sebuah memo kepada kepala dinasnya memuat penolakan terhadap seruan Trump.
"Tidak akan ada modifikasi terhadap kebijakan saat ini sampai arahan presiden telah diterima oleh Menteri Pertahanan. Sementara itu, kami akan terus memperlakukan semua personil kami dengan hormat," kata Dunford, seperti yang dilansir Fox News pada 15 Agustus 2017.
Sementara Gedung Putih belum memberikan panduan resmi kepada Pentagon untuk merinci larangan terlibat atau nasib yang bakal menimpa anggota transgender.
Saat ini terdapat sekitar 1.320 sampai 6.630 anggota militer dari kalangan transgender yang bertugas aktif dari total sekitar 1,3 juta. Pekan lalu, 5 anggota militer transgender telah memulai perlawanan hukumnya untuk menghentikan kebijakan Donald Trump itu.
Temu Biden dan Delegasi AS, Irak Mengaku Khawatir Terseret Perang di Timur Tengah
20 hari lalu
Temu Biden dan Delegasi AS, Irak Mengaku Khawatir Terseret Perang di Timur Tengah
Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani memimpin delegasi untuk bertemu Presiden AS Joe Biden dan pejabat lainnya di tengah ketegangan antara Iran dan Israel.
