Baliho kandidat Presiden Timor Leste dari Partai Fretelin, Fransisco Gutteres Lu Olo. Foto: Yohanes Seo
TEMPO.CO, Dili - Partai Front Revolusioner untuk Pembebasan Timor Leste atau Fretelin mengklaim sebagai pemenang pemilu legislatif.
Sekreterais Jenderal Fretelin yang juga merupakan mantan perdana menteri, Mari Alkatiri menggambarkan kemenangan partainya sekitar 30 persen suara. Ia menyebut kemenangan ini sebagai kemenangan bagi semua orang.
"Dengan kemenangan ini kami berharap dapat menjamin stabilitas, pembangunan berkelanjutan serta membawa masyarakat keluar dari kemiskinan," kata Alkatiri, seperti yang dilansir News.com.au pada 24 Juni 2017.
Fretelin mengalahkan kekuatan politik utama Timor Leste lainnya, partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste atau CNRT yang dipimpin oleh mantan presiden Xanana Gusmao. Menurut peghitungan resmi, CNRT memperoleh sekitar 28 persen suara.
Alkatiri mengatakan kemenangan partainya juga merupakan kemenangan bagi Gusmao, dimana keduanya membentuk koalisi de facto pada tahun 2015, mengantarkan era baru persatuan politik di negara yang sebelumnya diserang oleh konflik dan ketidakstabilan.
Namun belum jelas apakah kedua partai itu akan berkoalisi dalam menjalankan pmerintahan baru mendatang.
Adapun Partai Demokrat tetap stabil sekitar 10,2 persen, serupa dengan hasil tahun 2012.
Partai baru yang dibentuk untuk merefleksikan tingkat kepuasan yang rendah terhadap pemerintah, yakni Partai Pembebasan Rakyat atau PLP dan partai Khunto, masing-masing memperoleh sekitar 10,2 dan 6,9 persen suara. Partai Demokrat tetap stabil sekitar 10,2 persen, serupa dengan hasil tahun 2012.
Dengan mengkampanyekan anti-korupsi, PLP menyerukan untuk mengakhiri sistem bekerja seumur hidup bagi pegawai pemerintahan dan penataan ulang dana dari proyek-proyek infrastruktur besar ke masalah akar rumput seperti kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi.
Perhatian utama adalah ketergantungan negara terhadap pendapatan minyak dan gas untuk mendanai proyek, gaji dan layanan, sehingga Timor Leste akan kehabisan sumber dana dalam waktu 10 sampai 15 tahun.
Pemilu Timor Leste kali ini untuk pertama kali diselenggarakan tanpa pengawasan dari PBB.
