TEMPO.CO, Manila-Beredar kabar Presiden Filipina Rodrigo Duterte jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit sehingga tidak masuk kantor sejak Senin lalu, 12 Juni 2017. Namun, istana Malacanang menepisnya dengan menjelaskan Duterte hanya mengalami kelelahan berat.
"Kelelahan. Dia hanya kelelahan. Seperti saya katakan tadi, dia berada di jalanan sekitar 23 hari untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang darurat. Dia diminta beristirahat," kata Ernesto Abella, juru bicara kepresidenan menepis rumor Duterte jatuh sakit seperti dikutip dari Phillipine Star, Jumat, 16 Juni 2017.
Sebelumnya media Filipina mencari tahu kenapa Duterte sejak Senin, 12 Juni 2017 tidak tampak di acara-acara resmi. Muncul rumor Duterte dilarikan ke rumah sakit di Metro Manila karena jatuh sakit.
Istana Malacanang menepis rumor tentang dugaan Duterte, 72 tahun, jatuh sakit. Abella kemudian menjelaskan ke media bahwa Duterte diizinkan mengambil waktu untuk beristirahat hingga pulih dari lelahnya.
"Apakah kamu tak pernah beristirahat? Saya katakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai penyakit itu," kata Abella kepada sejumlah jurnalis.
Penasehat Duterte, Christopher Go merilis foto Duterte sedang berada di meja kerja dan memegang pulpen dan membaca beberapa dokumen.
Go mengatakan foto itu diambilnya beberapa menit sebelum pukul 6 sore waktu setempat pada hari Rabu, 16 Juni. di Bahay Pagbabago di istana Malacanang.
Rumor Duterte jatuh sakit dipicu ketidakhadirannya saat upacara peringatan kemerdekaan Filipina pada 12 Juni lalu.
Rodrigo Duterte tiba di rumahnya di kota Davao kemarin malam untuk istirahat akhir pekan. Ia menambah hari liburnya setelah beristirahat di istana Malacanang sejak Senin lalu karena mengalami kelelahan berat.
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
31 Januari 2024
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sara, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan Pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya.
