Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan, menyampaikan pidato selama reli pendukung sehari setelah referendum, di luar Istana Kepresidenan, di Ankara, Turki, 17 April 2017. AP/Burhan Ozbilici
TEMPO.CO, Ankara - Hubungan Turki, negeri yang memiliki wilayah geografis di Asia dan Eropa, dengan blok perdagangan terbesar di dunia Uni Eropa telah berakhir. Sejumlah pemerintahan di Uni Eropa menuding sikap Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan terhadap para pelaku kudeta Juli 2016 terlalu keras.
Pertimbangan lain pemutusan hubungan itu, pertama, dakwaan Turki terhadap Jerman sebagai pelaku ajaran Nazi dikategorikan tudingan keji. Kedua, hasil referendum di Turki bulan lalu dianggap memberikan kekuasaan baru kepada Erdogan tanpa ada penyimbang.
"Jelaslah bagi setiap orang bahwa Turki telah menjauh dari perspektif Eropa," kata Komisi Eropa, Johannes Hahn, kepada Reuters.
"Fokus hubungan kami, Uni Eropa dan Turki, harus menjadi sesuatu yang lain," jawabnya dalam sebuah wawancara usai pertemuan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Malta.
"Kita harus melihat apa yang bisa dilakukan di masa akan datang, apakah ada yang bisa dikerjasamakan," ujarnya Sabtu, seraya mengatakan, dia tidak memiliki agenda pertemuan ekonomi dengan anggota NATO itu sejak akhir Januari 2017.
Proses kerja sama Turki dan Uni Eropa secara resmi tidak beku, tetapi para anggota parlemen Uni Eropa, pekan lalu, mendesak agar pembicaraan formal dengan Turki dihentikan. Menurut mereka, Turki dianggap tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.
"Itu sebagai syarat utama bila ingin menjadi anggota Uni Eropa."
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters pekan lalu, Erdogan mengatakan bahwa Turki tidak sudi menunggu di pintu Eropa selamanya. Turki akan meninggalkan meja perundingan bila ada Islamobia dan permusuhan di antara anggota Uni Eropa.
Turki mengajukan diri menjadi angota Uni Eropa bertahun-tahun. Pengajuan resmi dilakukan pada 2005 demi meningkatkan kerja sama ekonomi ketika Recep Tayyib Erdogan menjadi Perdana Menteri pada 2003.
