TEMPO.CO, Brussels -Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi menolak keputusan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menyelidiki dugaan kejahatan aparat keamanan Myanmar terhadap muslim minoritas Rohingya.

"Kami tidak setuju dengan itu. Kami tidak mengaitkan diri kami dengan resolusi itu karena menurut kami resolusi itu tidak sesuai dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan," kata Suu Kyi dalam pernyataan persnya dengan Ketua diplomat Uni Eropa Federica Mogherini di Brussels, seperti dikutip dari Telegraph, 3 Mei 2017.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Bantah Terjadi Pembantaian terhadap Rohingya

Menurut Suu Kyi, pihaknya akan gembira menerima rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan ril Rakhine.Namun kenyataannya rekomendasi PBB, menurut peraih Nobel Perdamaian ini, justru akan memecah belah dua komunitas di Rakhine.

"Rekomendasi yang akan memecah belah dua komunitas di Rakhine tidak akan kami terima, karena hal itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah yang muncul selama ini," kata Suu Kyi.

Baca juga: PBB: Myanmar Berniat Usir Seluruh Rohingya

Suu Kyi juga menolak anggapan dirinya dan pemerintah Myanmar sengaja mengabaikan kejahatan kemanusiaan yang dialami Rohingya. Ia menegaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas kejahatan itu dan telah mengambil tindakan.

Adapun Mogherini menyerukan Myanmar untuk mendukung penyelidikan PBB.

"Pembentukan misi pencari data merupakan sedikit isu yang tidak kita setujui," kata Mogherini yang berdiri di sebelah Suu Kyi saat berbicara kepada wartawan.

Sebelumnya, Suu Kyi saat diwawancara BBC awal bulan ini menegaskan, tidak ada pembersihan etnis Rohingya di Myanmar. "Saya pikir tidak ada pembersihan etnis."

TELEGPRAH | MARIA RITA