TEMPO Interaktif, Dubai: Organisasi payung pemberontak muslim Sunni Irak, Koalisi Mutayibin, memproklamasikan berdirinya negara Islam. Dalam rekaman video pengumuman yang ditayangkan televisi Aljazeera, Minggu lalu, kelompok itu mengklaim negara baru tersebut mencakup enam provinsi berpenduduk mayoritas Sunni, termasuk Bagdad, serta beberapa bagian dari dua provinsi Syiah.Provinsi Syiah yang sebagian wilayah diklaim masuk negara Arab Sunni itu Babil dan Wasit, di sebelah selatan Bagdad. Selain itu, Ibu Kota Provinsi Diyala dan kota penting di utara, yakni Kirkuk dan Mosul, juga diklaim. Juru bicara kelompok, yang dalam tayangan itu tidak terlihat mukanya, mengajak para bekas elite Arab Sunni berjanji setia kepada Amirul Mukminin Syekh Abu Omar Al-baghdadi. Dia mengajak para pemberontak, ulama, dan pemuka suku Sunni berusaha mewujudkan negara baru serta mengorbankan apa saja demi membela Bagdad sebagai ibu kota. "Bagdad, ibu kota kekhalifahan Islam..., dibangun oleh leluhur kita dan hanya bisa diambil dari kita dengan melangkahi mayat kita," kata juru bicara itu.Dijelaskannya, negara Arab Sunni diproklamasikan setelah suku Kurdi membentuk aliansi di wilayah utara dan kaum Syiah mendapat otonomi di selatan dan tengah Irak. Rabu pekan lalu, parlemen Irak memang menyetujui undang-undang federalisme--yang ditentang komunitas Sunni. Undang-undang itu membuka peluang terbentuknya wilayah semiotonom Syiah di Irak selatan yang kaya minyak dan wilayah serupa buat etnis Kurdi di utara. Berdasarkan undang-undang ini, 15 provinsi bisa mengadakan referendum untuk menggabungkan diri dengan wilayah otonom yang lebih besar. Voting untuk menetapkan undang-undang itu diikuti 138 dari 275 anggota parlemen.Ketua Parlemen Irak Mahmud al-Mashhedani mengecam para pemimpin Dewan Syuro Mujahidin, organisasi induk kelompok-kelompok pemberontak Irak, sebagai dalang di belakang deklarasi negara baru itu. Para pemimpin dewan, katanya, adalah orang yang vulgar tanpa agama, yang hanya membunuh orang lain dengan dalih jihad."Mereka yang percaya pada dewan ini adalah bodoh, dan mereka yang mengikutinya adalah bodoh," kata Al-Mashhedani. Dewan itu disebutnya sebagai penyebab konflik sektarian dan membuat kaum Syiah dan Sunni kehilangan tempat tinggal.Di Teheran, ulama senior Iran, Ayatollah Ahmad Jannati, menyambut hangat apa yang disebutnya sebagai kelahiran republik Islam di Irak. Ketua Dewan Pengawal Konstitusi yang sangat menentukan dalam politik Iran itu memuji konstitusi baru Irak sebagai konstitusi yang didasarkan pada ajaran Islam. "Syukurlah, setelah bertahun-tahun usaha dan harapan di Irak, sebuah negara Islam telah datang dan konstitusi itu dibentuk atas dasar pandangan-pandangan Islam," katanya.Menyebut Barat sebagai arogansi global, ulama garis keras Syiah itu mengatakan, "Tak jadi masalah berapa pun banyak batu yang dilemparkan di jalan kita, mereka tidak bisa mencegah penyebaran revolusi Islam di dunia." AFP | AP | IRAN FOCUS | YANTO MUSTHOFA