TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemimpin oposisi Irak yang sedang dalam pengasingan, Adnan Pachachi, menolak rencana militer Amerika Serikat (AS) pasca perang untuk membangun pemerintahan dengan bantuan militer AS. Adnan Pachachi, mengatakan, Sabtu (29/3), pemerintahan transisi di bawah pengawasan PBB segera disiapkan. Dia juga mengatakan, pemerintahan militer AS tidak akan diterima. Ucapannya itu disambut tepuk tangan sekitar 300 orang pihak oposisi yang berada dalam pengasingan dalam pertemuan di Hotel London. Pertemuan kelompok Rakyat Irak Independen untuk Demokrasi dibuka Sabtu (29/3) pagi. Acara itu dihadiri oleh partisipan dari berbagai dunia, sebagian besar dari AS, termasuk kelompok Syiah dan Suni serta suku Kurdi. Kelompok itu terutama terdiri dari figur beraliran liberal dan independen. Dalam pertemuan itu tampak hadir dua orang berpengaruh dalam kelompok Syiah, Mohamed Bahr al Ulum dan Hussein al Sadr. Kelompok itu juga diidentifikasi berbeda dengan oposisi yang didukung oleh AS, yang terdiri dari enam kelompok termasuk, Kongres Nasional Rakyat Irak (Iraqi National Congress-INC) pimpinan Ahmed Chalabi dan dua partai yang mewakili suku Kurdi. "Kami ingin PBB membantu kami dalam masa pemerintahan transisi di Irak," kata Pachachi, mantan menteri luar negeri yang berusia 80 tahun. Pria yang pernah menjadi duta besar Irak untuk PBB itu mengatakan bahwa banyak ide-ide AS dengan dirinya tentang Irak dan Timur Tengah tidak sejalan. Dia meninggalkan negerinya pada tahun 1968. Amerika Serikat menolak campur tangan PBB dalam pemerintahan di Irak pasca perang. Amerika berencana menjalankan pemerintahan dengan bantuan militer Amerika sebelum menyerahkannya pada pihak yang bersahabat dengan Amerika. Pachachi saat ini hidup di Uni Emirat Arab, dan kali ini tampaknya mendapat dukungan dari negara tersebut dan beberapa negara Arab lainnya di Teluk. Pachachi mengatakan ingin membentuk pemerintahann sementara dengan kekuasaan legislatif dan ekeskutif yang baik. Dalam dua tahun harus ada pemilihan umum di bawah pengawasan organisasi internasional. "Rakyat Irak harus ikut menentukan masa depannya. Pemerintahan transisi yang akan dibentuk terdiri dari para teknokrat yang memiliki kompetensi dan menghindari sentimen politik, etnis dan religius,"katanya dengan bahasa Arab. "Kita rakyat Irak yang independen, demokratis dan liberal," kata Pacachi. Dia juga mengutuk rezim Irak di bawah Saddam Hussein yang kriminal dan korup, serta menekan rakyat Irak dan membatasi kebebasan setelah merebut kekuasaan secara ilegal. Dalam deklarasi yang dibacakan sebelumnya dikatakan, "Pemerintahan transisi akan melakukan negosiasi segera dengan PBB untuk meraih kemerdekaan penuh rakyat Irak atas tanah dan sumber alamnya, menolak dan melawan segala kemungkinan pendudukan Irak oleh pihak asing." (AFP/ Yophiandi)