TEMPO.CO, Manila - Senator Filipina, Leila De Lima, yang selama ini gencar melancarkan serangan terhadap kebijakan pemberantasan narkoba Presiden Rodrigo Duterte, dituduh melakukan tindak korupsi semasa menjabat sebagai Menteri Kehakiman.
Tudingan ini terungkap lewat pengakuan seorang narapidana dalam sidang Kongres Filipina, Selasa 20 September 2016. Pengakuan itu menjadi pukulan telak bagi De Lima yang tengah melakukan penyelidikan perang narkoba di negaranya.
Herbert Colangco, narapidana kasus perampokan bank, mengatakan dia pernah menyuap De Lima sebesar 3 juta peso (Rp 825,5 juta) per bulan sejak 2013. Uang itu untuk memuluskan bisnis ilegal di dalam penjara dengan keamanan maksimum, New Bilibid Prison (NBP).
Colangco yang dibekuk pada 2009 setelah melakukan serangkaian perampokan bank, menjalankan bisnis dalam penjara seperti menjual narkoba, senjata api, minuman keras, televisi, alat bantu seks dan pornografi. Berkat usaha itu dia bisa hidup mewah di dalam penjara, bahkan dia merekam album musik lengkap dengan video klip.
Kehidupan mewah Colangco terjadi saat De Lima menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Kritikus Presiden Duterte itu juga dituding menerima suap dari pengedar narkoba lain di penjara.
"Saya mengubah penjara keamanan maksimum menjadi seperti kawasan Roxas Boulevard. Saya memesan barang dari luar dengan harga normal dan menjual kembali dengan harga yang tinggi," ujar Colangco.
Bahkan Colangco mengaku dia mengelola hotel di dalam penjara dengan menawarkan fasilitas mewah seperti AC dan kamar mandi di dalam kompleks keamanan maksimum.
Colangco mengklaim De Lima, melalui ajudan dan kurirnya, menerima jutaan pesso uang suap dari perdagangan narkoba. Dia bahkan menuding Senator De Lima mengumpulkan uang dari peredaran narkoba dalam penjara untuk dana kampanye dalam pemilu Mei 2016 lalu.
Tudingan Colangco diperkuat kesaksian seorang bekas polisi yang dipenjara sejak 2004. Polisi yang tak disebutkan identitasnya itu mengatakan peredaran narkoba dalam penjara sangat bebas dan besar pada masa De Lima menjabat Menteri Kehakiman.
Pengakuan itu dibuat sehari setelah senator memilih menyingkirkan De Lima sebagai ketua komite penyelidikan perang terhadap narkoba, kampanye yang dikutuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia.
