Ratusan pengguna dan penjual narkoba memebrikan dokumen sidik jarinya saat menyerahkan diri pada pihak berwenang di Tanauan Batangas, Filipina, 18 Juli 2016. REUTERS/Erik De Castro
TEMPO.CO, Manila-Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan akan meningkatkan anggaran negara tahun depan untuk membiayai kampanye kontroversinya memerangi kejahatan.
Seperti yang dilansir abc.au pada 16 Agustus 2016, presentasi anggaran 2017 sebesar 3.35 triliun peso (Rp 949 trilun) mengalami peningkatan sebesar 11,6 persen dibandingkan alokasi tahun ini.
Ketika membuat pengumuman kenaikan anggaran, Duterte menegaskan upaya pencegahan kejahatan yang lebih efektif akan menjadi prioritas dalam pengeluaran pemerintah tahun depan.
Pemerintah Filipina dalam sebuah pernyataan juga mengatakan bahwa akan menaikan anggaran kepolisian sebesar 24,6 persen menjadi 110.4 miliar peso (Rp 31 triliun).
Pemerintah Filipina juga akan menghabiskan anggaran untuk merekrut lebih banyak anggota polisi, termasuk pembelian senjata api dan kenaikan gaji staf pasukan keamanan negara itu.
Anggaran peradilan juga meningkat sebesar 21,5 persen yang dilakukan untuk membantu para hakim menangani lebih banyak kasus. Duterte dilaporkan turut merencanakan kenaikan sebesar 15 persen dalam anggaran militer sebesar 130.6 miliar peso (Rp 37 triliun).
Selain itu, sebanyak 860,7 miliar peso akan dihabiskan untuk meningkatkan jaringan infrastruktur dan fasilitas publik negara ini.
Rencana anggaran tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kongres, namun tampakanya semuanya akan berjalan lancar, mengingat mayoritas suara di Kongres adalah pendukung Duterte. ABC ONLINE|YON DEMA
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
31 Januari 2024
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sara, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan Pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya.