TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte telah menyetujui "peta jalan bagi perdamaian" baru yang bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dengan kelompok gerakan kemerdekaan Moro dan pemberontak komunis di negeri itu.

Rencana perdamaian, yang juga dilihat sebagai jalan untuk meningkatkan pembangunan di negeri itu, disampaikan oleh Penasihat Perdamaian Presiden, Jesus Dureza selama pertemuan tertutup kabinet di Istana Malacanang pada Senin (18 Juli 2016).

Dureza mengatakan rencana perdamaian baru akan mencakup keterlibatan Bangsamoro, dimulainya kembali perundingan perdamaian dengan Partai Komunis Filipina / Tentara Rakyat Baru / Front Demokrasi Nasional (CPP / NPA / NDF), dan pelaksanaan perjanjian final dengan kelompok pemberontak lainnya.

"Kami siap menandatangani ratusan perjanjian damai. Saat ini kami tengah mempersiapkan negosiasi dengan para pemberontak," katanya kepada wartawan, seperti yang dilansir Gulf Times pada 20 Juli 2016.

Peta jalan damai yang digambarkan Dureza sebagai "inklusif," mencakup rencana untuk membentuk sebuah badan untuk menangani konflik Moro dan pemberontak lainnya. Badan ini akan bertugas untuk menyusun undang-undang yang akan diajukan dalam Kongres sebagai pengganti Hukum Dasar Bangsamoro yang tidak disahkan oleh Kongres sebelumnya.

"Akan ada inklusivitas, selanjutnya, di bawah Duterte Roadmap for Peace di mana semua faksi Bangsamoro harus datang di bawah satu atap sehingga akan ada inklusivitas dalam pelaksanaan semua kesepakatan khusus ini," kata Dureza.

GULF TIMES|YON DEMA