TEMPO.CO, Washington DC - Pentagon mencabut larangan bagi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang ingin bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pencabutan aturan yang menjadi salah satu hambatan bagi beberapa individu ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Ash Crater pada Kamis, 30 Juni 2016.
Seperti dikutip dari kantor berita CNN International, Jumat, 1 Juli 2016, keputusan tersebut diambil karena militer Amerika telah melihat adanya perubahan besar atas peran perempuan dan masuknya kaum LGBT dalam biro layanan militer Amerika beberapa tahun terakhir.
"Departemen Pertahanan dan militer Amerika harus membuka diri terhadap talenta-talenta yang ada dalam rangka mempertahankan posisi kami saat ini, yakni sebagai kekuatan tempur terbaik di dunia yang pernah ada," kata Carter dalam konferensi persnya di Pentagon.
Carter tidak menginginkan ada hambatan yang tidak berhubungan dengan kualifikasi seseorang dalam perekrutan tentara, pelaut, penerbang, juga marinir terbaik. "Kami harus memberikan akses penuh bagi 100 persen populasi Amerika," ujarnya.
Walaupun jumlah kaum LGBT tidak banyak, Carter menilai, mereka memiliki talenta dan keahlian untuk berkontribusi bagi Amerika. Carter pun mengatakan keputusan itu merupakan masalah prinsip. "Orang Amerika yang ingin melayani dan memenuhi standar kami harus diberikan kesempatan untuk bersaing," katanya.
Carter berujar, pencabutan larangan tersebut akan segera berlaku dan tidak ada lagi kaum LGBT yang ditolak bergabung di militer Amerika akibat aturan itu. Diperkirakan terdapat 11 ribu kaum LGBT yang menjadi petugas biro layanan dan tentara cadangan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut.
CNN INTERNATIONAL | ANGELINA ANJAR SAWITRI
Berita terkait
Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia
7 Februari 2021
Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.
Baca SelengkapnyaOrient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua
6 Februari 2021
Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020
Baca SelengkapnyaTidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat
4 Februari 2021
Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.
Baca SelengkapnyaKeluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge
3 Februari 2021
Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.
Baca SelengkapnyaKrisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan
3 Februari 2021
Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah
30 Januari 2021
Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.
Baca SelengkapnyaTutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol
30 Januari 2021
Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19
Baca SelengkapnyaJenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran
27 Januari 2021
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran
Baca Selengkapnya