Kantor Sekjen PBB Koreksi Pernyataan Soal Laporan HAM Papua

Reporter

Jumat, 3 Juni 2016 19:12 WIB

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menerima laporan pelanggaran HAM Papua dari Ketua Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, 25 Mei 2016. (ISTIMEWA)

TEMPO.CO, Jakarta -Kantor Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkoreksi pernyataannya mengenai pernyataan Direktur Eksekutip Asosiasi NGO Kepulauan Pasifik, Emele Duituturaga tentang dirinya telah bertemu Sekjen PBB Ban Ki-moon dan menyerahkan laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua kepada Ban.

Devi Palanivelu sebagai staf juru bicara kantor Sekjen PBB di New York, Amerika Serikat menjelaskan kepada Tempo ada kalimat yang tidak lengkap dari penjelasan yang diberikan via surat elektronik hari ini, Jumat, 3 Juni 2016.

Menurut Devi dalam pernyataan koreksinya yang benar sebagai berikut:
Juru bicara telah ditanya mengenai apakah Sekjen sehari sebelumnya bertemu perwakilan Papua Barat. Saat itu Sekjen PBB menghadiri pertemuan puncak Bantuan Kemanusiaan Dunia. Berbeda dengan pemberitaan sejumlah media, tidak ada pertemuan antara Sekjen dan perwakilan Papua Barat di Istanbul. "Kami juga tidak memiliki dokumen yang secara resmi diserahkan kepada Sekjen.

Berikut ini kalimat koreksi dalam versi Inggris:
The Spokesman has been asked over the past day whether the Secretary-General had met with a representative of West Papua while he was in Istanbul attending the World Humanitarian Summit. Contrary to some media accounts, there was no meeting between the Secretary-General and any West Papua representative in Istanbul. We also have no record of any documents being officially handed over to the Secretary-General.

Sebelumnya Devi menjelaskan, Sekjen PBB Ban Ki-moon telah bertemu seorang perwakilan Papua Barat (Papua) saat menghadiri pertemuan puncak Bantuan Kemanusiaan Dunia (World Humanitarian Summit) pekan lalu. Namun, tidak ada pertemuan khusus antara Sekjen PBB dan perwakilan Papua Barat di Istanbul, seperti yang diberitakan sejumlah media.

"Kami juga tidak memiliki dokumen yang secara resmi diserahkan kepada Sekjen," kata Devi kepada Tempo melalui surat elektronik, Kamis malam, 1 Juni 2016.

Berikut ini pernyataan lengkap Devi.
The Secretary-General had met with a representative of West Papua while he was in Istanbul attending the World Humanitarian Summit last week. Contrary to some media accounts, there was no meeting between the Secretary-General and any West Papua representative in Istanbul. We also have no record of any documents being officially handed over to the Secretary-General.

Dalam kalimat koreksinya, Devi menambahkan, Juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric dalam pertemuan dengan wartawan di New York, AS kemarin juga menegaskan kembali bahwa pernyataan Sekjen bertemu perwakilan Papua adalah keliru.

Devi menyertakan link rekaman video pernyataan Stephane saat konferensi pers di New York. "Statemen yang jelas bahwa Sekjen tidak bertemu perwakilan dan tidak ada dokumen yang diserahkan," tegas Devi.

MARIA RITA

Berita terkait

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

2 hari lalu

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

Deplu Amerika Serikat telah menetapkan 5 unit keamanan Israel melakukan pelanggaran berat HAM sebelum pecah perang di Gaza

Baca Selengkapnya

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

7 hari lalu

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Berikut pemberitaan media asing soal penetapan itu.

Baca Selengkapnya

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

9 hari lalu

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Baca Selengkapnya

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

10 hari lalu

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".

Baca Selengkapnya

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

10 hari lalu

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

17 hari lalu

TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?

Baca Selengkapnya

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

17 hari lalu

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

Pembunuhan terhadap Danramil Aradide oleh OPM disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM seperti apa yang masuk kategori berat?

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

18 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

25 hari lalu

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

27 hari lalu

Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.

Baca Selengkapnya