TEMPO.CO, Melbourne - Papua Nugini menyatakan bahwa negara segera menutup pusat penahanan pengungsi setelah Mahkamah Agung memutuskan pusat penahanan pencari suaka Australia adalah ilegal.
Perdana Menteri Peter O'Neill dalam sebuah pernyataan Rabu, 27 April 2016, mengatakan bahwa fasilitas pengungsi di Pulau Manus, Papua Nugini, akan ditutup dan pemerintahannya akan segera meminta Australia membuat rencana mengenai keberadaan orang-orang di sana.
Pejabat Australia berusaha keras menanggapi keputusan Mahkamah Agung Papua Nugini dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut sangat berbahaya terkait dengan penolakan kehadiran manusia perahu yang mencoba menjangkau wilayah negaranya.
Selama ini, Australia membayar Papua Nugini dan pulau milik bangsa Nauru untuk didirikan kamp penahanan pengungsi.
Menteri Imigrasi Peter Dutton, mengatakan, lebih dari 800 pria ditahan di Manus tidak akan ditempatkan kembali di Australia meskipun mendapatkan kritik keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia.
"Posisi pemerintah sangat jelas bahwa kami tidak akan menerima orang-orang yang datang ke negeri kami secara ilegal dengan menggunakan perahu," kata Dutton kepada wartawan di Melbourne. "Mereka tidak akan secara tetap berada di negara kita."
Dutton menerangkan, para tahanan di Manus dapat saja kembali ke rumahnya atau ke negara lain yang bersedia menerima mereka.
AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN
Berita terkait
Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill Mundur
26 Mei 2019
Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu setelah berminggu-minggu desakan dari lawan politiknya.
Baca SelengkapnyaPNG Tegaskan Papua Bagian Integral Indonesia
30 September 2016
Papua Nugini menegaskan kembali sikapnya bahwa Provinsi Papua merupakan bagian integral dari Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaEks Presiden PNG Somare Terlibat Pencucian Uang di Singapura
9 September 2016
Pengadilan Singapura menyatakan pendiri Papua Nugini yang juga presiden pertama PNG, Michael Somare, menerima dana pencucian uang sebesar Rp 10,2 miliar.
Baca SelengkapnyaSekjen ULMWP Octovianus Mote Dilarang Masuk Papua Nugini
30 Mei 2016
Sekretaris Jenderal ULMWP, organisasi payung seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan Papua, Octovianus Mote, ditolak masuk Papua Nugini.
Baca SelengkapnyaDituduh Korupsi, PM Papua Nugini Didesak Mundur
26 Mei 2016
Para mahasiswa Papua Nugini mendesak Perdana Menteri Peter O'Neill mundur karena terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaPapua Nugini: Forum Pasifik Ingin Papua Self-Determination
26 Mei 2016
Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengatakan pimpinan forum Pasifik ingin Papua menentukan nasibnya sendiri (self-determination).
Baca SelengkapnyaBerusaha Kabur, Polisi Papua Nugini Tembak Mati 11 Tahanan
26 Februari 2016
Polisi Papua Nugini menembak mati 11 tahanan dan melukai 17 lainnya saat mengejar tahanan penjara yang kabur.
Baca SelengkapnyaBagi Perempuan, Papua Nugini Tempat Terburuk di Dunia
27 Januari 2016
Polisi minta bayaran untuk mengusut perkosaan.
Dua WNI Disandera di Papua Nugini
14 September 2015
Komunikasi intens dijalin antara Konsulat RI Vanimo dan militer Papua Nugini terkait dengan sandera dua WNI di Papua Nugini.
Baca SelengkapnyaGunung Manam di PNG Meletus, Bandara Merauke Ditutup
1 Agustus 2015
Setiap hari, Bandara Merauke melayani pesawat berbadan kecil maupun besar.
Baca Selengkapnya