RI-PBB Kerja Sama Tangani Aliran Pengungsi

Reporter

Editor

Natalia Santi

Selasa, 22 Maret 2016 21:33 WIB

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Nusa Dua - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan pentingnya kerja sama untuk mengatasi arus pengungsi dan pencari suaka dalam kunjungan kehormatan perwakilan badan pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa, United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR).

“Sebagai negara transit, Indonesia menghargai peran dan dukungan UNHCR terhadap penanganan pengungsi,” kata Retno usai menerima Asisten Komisioner UNHCR bidang Perlindungan Volker Turk di Bali International Convention Center (BICC), Bali, Selasa, 22 Maret 2016. Di sela-sela persiapan The Sixth Ministrial Conference Bali Process.

Bali Process ke-6, kata Retno, khusus mengangkat isu penyelundupan dan perdagangan manusia yang timbul akibat pergerakan imigran dan pengungsi yang tak merata. Dia menekankan pentingnya solus dan mekanisme komprehensif untuk mengantisipasi isu tersebut.

Pertemuan Retno dan Turk itu juga dimaksudkan untuk mencari akar masalah peredaran imigran, baik di negara yang terdampak langsung maupun kawasan internasional sekitarnya. “Penyelesaiannya akan didasari prinsip ‘berbagi beban dan tanggung jawab’,” kata Retno.

Trunk sendiri berpendapat bahwa masalah yang dihadapi Indonesia serupa dengan yang terjadi di Eropa. “Pengungsi dari Timur Tengah datang dalam jumlah besar ke Eropa. Di Indonesia, juga kedatangan pengungsi Myanmar,” ujar Turk usai pertemuan tersebut.

Seperti kata Trunk, pada Mei 2015, Indonesia didatangi sedikitnya 1.800 orang warga Myanmar dan Bangladesh yang mengungsi ke Aceh Utara, karena konflik domestik mereka. Dari data UNHCR hingga Januari 2016, terdapat total 13.829 pengungsi dan pencari suaka asal 44 negara di Indonesia. Dari jumlah tersebut 7.560 di antaranya adalah pencari suaka dan 6.269 pengungsi.

Menurut data yang diambil hingga Februari 2016 tersebut, Indonesia menyediakan 13 rumah detensi imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai penampungan. Meskipun Indonesia bukanlah negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan protokol 1967.

Bali Process ke-6 dihadiri 44 dari total 47 negara anggota, serta sejumlah organisasi internasional, di antaranya Komisioner Tinggi PBB urusan pengungsi (UNHCR), Organisasi Migrasi International (IOM), serta kantor PBB untuk urusan obat-obatan dan kejahatan lintas negara (UNODC).

Dikonfirmasi ulang oleh Tempo, terdapat 17 orang Menteri dan 6 Wakil Menteri yang akan hadir di pertemuan tingkat menteri, Rabu besok. Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Australia Julie Bishop akan memimpin pertemuan tersebut.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

37 hari lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah

Baca Selengkapnya

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

52 hari lalu

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.

Baca Selengkapnya

Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.

Baca Selengkapnya

Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Baca Selengkapnya

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.

Baca Selengkapnya

Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB

Baca Selengkapnya

Konflik di Sudan: Bersiap Evakuasi ke Indonesia, Ini 5 Instruksi KBRI Khartoum kepada WNI di Sudan

25 April 2023

Konflik di Sudan: Bersiap Evakuasi ke Indonesia, Ini 5 Instruksi KBRI Khartoum kepada WNI di Sudan

Konflik di Sudan, WNI menunggu evakuasi. Berikut instruksi KBRI Khartoum persiapan WNI pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.

Baca Selengkapnya

73 Tahun UGM: Selain Jokowi, 8 Menteri Kabinet Joko Widodo Ini Alumnus Universitas Gadjah Mada

19 Desember 2022

73 Tahun UGM: Selain Jokowi, 8 Menteri Kabinet Joko Widodo Ini Alumnus Universitas Gadjah Mada

Selain Presiden Jokowi berikut jajaran menteri di kabinetnya yang juga alumnus UGM. Antara lain Pratikno, Retno LP Marsudi dan Budi Karya Sumadi.

Baca Selengkapnya