TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah laporan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan ratusan perempuan dijadikan upah dan boleh diperkosa oleh aliansi milisi sebagai upah mereka membantu militer pemerintah Sudan Selatan.

Dalam laporan tersebut dinyatakan, tim investigasi menemukan sebanyak 1.300 perempuan bernasib malang. "Mereka diperkosa di negeri kaya minyak itu tahun lalu." PBB mengatakan, kelompok bersenjata itu sengaja melakukan kebijakan "bumi hangus" dengan sasaran warga sipil untuk dibunuh dan diperkosa.

Pemerintah Sudan Selatan menolak militernya menjadikan warga sipil sasaran serangan, namun berjanji akan melakukan invstigasi.

Menurut sebuah laporan PBB yang diterima media massa sebagaimana diwartakan BBC, kelompok milisi beroperasi di bawah kebijaksanaan, "Lakukan apa yang kamu bisa dan ambil yang kamu mau." Perintah ini diartikan mereka diperbolehkan memperkosa, menculik perempuan dan gadis sebagai bayaran.

"Mereka juga boleh merampok hewan ternak penduduk dan mencuri harta lainnya."

Salah seorang perempuan yang ditemui oleh Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, mengatakan, dia melihat anak gadisnya berusia 15 tahun diperkosa bergantian oleh 10 tentara setelah suaminya tewas dibunuh.

Kesaksian lainnya menerangkan, dia melihat perempuan dipaksa telanjang dan diperkosa oleh lima anggota tentara di depan anak-anaknya di jalan raya. "Sejumlah saksi mata mengatakan kepada penyelidik PBB, beberapa perempuan diculik dan dijadikan budak seks di barak milter."

Ak Hussein menambahkan, sepertinya perempuan muda menjadi target khusus dan diperkosa. "Pelaku bakal menembak mati orang yang menyaksikan perkosaan oleh tentara."

PBB mengatakan, mereka mendapatkan laporan bahwa anak-anak gadis pasukan pemerintah dan sekutu pendukungnya menjadi sasaran perkosaan. Laporan itu juga menyebutkan, pelaku aksi sadis itu adalah kelompok pembemberonta. "Mereka juga dituding melanggar hak asasi manusia."

Juru bicara Presiden Salva Kiir, Ateng Wek Ateng, mengatakan kepada BBC, tidak ada kelompok milisi yang bergabung bersama pasukan pemerintah. "Penyelidik mempercayai kelompok anti-pemerintah, sementara pemerintah memerangi orang-orang berseragam bukan warga sipil," ucapnya kepada BBC.

BBC | CHOIRUL AMINUDDDIN