Konsulat Kehormatan Indonesia Dibuka di Ramallah Palestina  

Reporter

Jumat, 26 Februari 2016 21:10 WIB

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (tengah) bersama Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Malki (kiri) melakukan pertemuan dalam kunjungan bilateral, di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 14 Desember 2015. Pemerintah Indonesia akan membuka konsulat kehormatan di Ramallah, Palestina. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri membenarkan informasi pembukaan Konsulat Indonesia di Ramallah, Palestina. "Benar, Konsulat Kehormatan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, kepada Tempo, Jumat, 26 Februari 2016.

Arrmanatha melanjutkan, Konsulat Kehormatan dibuka di Ramallah untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan Indonesia di Palestina. Selain itu, karena akses menuju Ramallah sulit, harus melewati wilayah Israel, sehingga yang paling memungkinkan adalah pembentukan Konsulat Kehormatan ini.

Baca juga: Ajaib, Bayi Ini Bertahan Hidup Meski Ditusuk dan Dikubur

"Kami merasakan adanya kebutuhan di sana, baik untuk bantuan maupun kepentingan Indonesia lain di sana," ujar Arrmanatha. Ia menambahkan, Konsulat Kehormatan ini dipimpin seorang Konsul Kehormatan yang merupakan warga negara Palestina.

Arrmanatha menjelaskan, penunjukan warga negara Palestina ini dilakukan karena untuk menunjuk warga negara sendiri tak memungkinkan dan sulit untuk bergerak. Penunjukan ini juga sudah melalui perbincangan dengan pemerintah Palestina.

Baca juga: Bagai Hachiko, Anjing Ini Setia Menunggu Majikannya Pulang

"Mereka memberikan beberapa nama, kami seleksi untuk memilih orang yang cocok," ucap Arrmanatha. Ia mengaku lupa nama Konsul Kehormatan itu, tapi Arrmanatha memberikan informasi bahwa pejabat itu merupakan seorang perempuan.

Sosok perempuan ini diketahui juga merupakan seorang pengusaha yang mendukung hubungan Indonesia dan Palestina. Arrmanatha menerangkan bahwa Konsulat Kehormatan memiliki level berbeda dengan kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat. "Kedutaan besar jelas lebih tinggi."

DIKO OKTARA

Berita terkait

5 Fakta dari KTT OKI di Gambia, Menlu Retno: OKI Harus Dorong Gencatan Senjata Israel Hamas

9 jam lalu

5 Fakta dari KTT OKI di Gambia, Menlu Retno: OKI Harus Dorong Gencatan Senjata Israel Hamas

Yang mencuat di KTT OKI di Gambia, mulai dari seruan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi soal Palestina dan negara islam lainnya

Baca Selengkapnya

Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

9 jam lalu

Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

Pengunjuk rasa pro-Palestina mengadakan protes di sekitar acara mode bergengsi Met Gala di Museum Seni Metropolitan, New York.

Baca Selengkapnya

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

11 jam lalu

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

11 jam lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

12 Senator AS Ancam Sanksi Pejabat ICC dan Anggota Keluarga Jika Perintahkan Tangkap Netanyahu

12 jam lalu

12 Senator AS Ancam Sanksi Pejabat ICC dan Anggota Keluarga Jika Perintahkan Tangkap Netanyahu

12 senator AS mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap ICC jika menerbitkan perintah penangkapan terhadap perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca Selengkapnya

Malaysia Tolak Larang Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel dalam Pameran di Kuala Lumpur

12 jam lalu

Malaysia Tolak Larang Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel dalam Pameran di Kuala Lumpur

Suara pro-Palestina, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, mengatakan perusahaan Lockheed Martin dan MBDA harus dilarang

Baca Selengkapnya

Profil Gustavo Petro, Presiden Kolombia Tegas Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel

12 jam lalu

Profil Gustavo Petro, Presiden Kolombia Tegas Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel

Gustavo Petro, Presiden Kolombia ini menyatakan sikap negaranya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel karena genosida di Gaza Palestina.

Baca Selengkapnya

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

13 jam lalu

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina

Baca Selengkapnya

Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

13 jam lalu

Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Menlu Belgia Hadja Lahbib mengatakan negaranya akan mendukung resolusi yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB

Baca Selengkapnya

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

14 jam lalu

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

Tiga belas orang hakim federal konservatif di AS memboikot lulusan Universitas Columbia karena protes pro-Palestina.

Baca Selengkapnya