TEMPO.CO, Ljubjana - Slovenia menolak perkawinan sesama jenis kelamin dan memberikan hak kepada kaum homoseks memungut anak setelah melakukan referendum nasional pada Ahad, 20 Desember 2015.

Hasil referendum yang diadakan oleh Komisi Pemungutan Suara Negara itu menunjukkan 63,4 persen warga Slovenia menolak undang-undang yang disahkan oleh parlemen, adapun 36,6 persen lainnya mendukung.

Parlemen Slovenia telah meloloskan satu undang-undang pada Maret 2015 tentang perkawinan pasangan sesama jenis serta memberikan hak mengadopsi anak. Namun undang-undang tersebut tidak bisa dilaksanakan setelah sekelompok masyarakat sipil yang tergabung ke dalam organisasi Untuk Anak mengajukan banding ke pengadilan serta menuntut referendum.

Referendum lainnya yang digelar pada 2012, hampir 55 persen pemilih anggota negara Uni Eropa dan bekas Yugoslavia itu menolak perkawinan kaum homoseks.

"Saya secara pribadi kecewa dengan hasil referendum tersebut tetapi saya masih yakin bahwa Slovenia sedang bergerak menuju ke sebuah negara yang lebih terbuka dan saya percaya bahwa undang-udang sejenis akan diberlakun pada masa mendatang," ujar Roman Kuhar, seorang sosiolog laki-lagi yang hidup bersama pasangan laki-lakinya selama 11 tahun kepada Reuters.

Pemerintah mendukung undang-undang baru tersebut tetapi tidak turut serta dalam kampanye referendum. Partai oposisi utama, Partai Demokratik Rakyat Slovenia (SDS), menentang undang-undang yang disahkan parlemen.

"Kami menentang undang-undang yang disahkan parlemen karena bertentang dengan hak dasar seorang anak untuk mendapatkan seorang ibu dan ayah," kata Untuk Anak melalui situs website.

Negara kecil di kaki gunung Alpine berpenduduk dua juta ini sebelumnya dikenal sangat toleran terhadap pasangan gay. Bahkan pemerintah telah mendaftar keberadaan mereka sejak 2006 serta mengizinkan mereka mengadopsi anak.

Sejumlah negara Uni Eropa secara legal mempertimbangkan perkawinan sesama jenis, termasuk Inggris, Prancis, dan Spanyol, tetapi masalah ini masih menjadi perdebatan di banyak negara Uni Eropa lainnya.

REUTERS | CHOIRUL AMINUDDIN