TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla meminta organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian National (ASEAN) menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan dengan cara damai.

"Potensi konflik regional seperti di Laut Cina Selatan harus diselesaikan dengan damai melalui dialog dan kerja sama," kata Kalla dalam peringatan ulang tahun ASEAN ke-48 di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2015.

Menurut Kalla, konflik teritorial di Laut Cina Selatan dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan maritim jika tak ditangani dengan hati-hati. ASEAN, ucap Kalla, harus mendesak diterimanya kesepakatan regional untuk mencegah konflik diselesaikan dengan cara kekerasan dan paksa-memaksa.

Tak hanya itu, ujar Kalla, konflik Laut Cina Selatan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi ASEAN. "Meskipun ekonomi kawasan tumbuh secara dinamis, masih ada ketidakseimbangan, baik di dalam negeri maupun antarnegara," tuturnya.

Seperti diketahui, Cina selama ini mengklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan. Cina bahkan melakukan reklamasi untuk pembangunan pulau buatan di wilayah itu. Selain Cina, Taiwan dan beberapa negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, mengklaim wilayah yang sama.

Dalam konflik Laut Cina Selatan, Cina berselisih dengan enam negara, yakni Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan yang strategis dan salah satu jalur dagang paling gemuk di dunia. Selain itu, Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya alam.

Kawasan Laut Cina Selatan sendiri merupakan jalur perdagangan kapal yang sangat strategis dan bernilai US$ 5 triliun setiap tahun. Konflik teritori ini juga mengundang perhatian Amerika Serikat, yang menganggap resolusi damai di kawasan Laut Cina Selatan adalah bagian dari kepentingan nasional mereka.

Pembahasan mengenai Laut Cina Selatan turut menjadi salah topik dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN pada pekan lalu.

ASEAN memiliki total populasi 625 juta orang dengan total pendapatan per kapita mencapai USD 2,5 triliun. Kondisi ini menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia dan ketujuh secara global. Dalam waktu enam tahun setelah Community Roadmap ASEAN diterapkan pada 2008, perdagangan antarnegara ASEAN kini nyaris mencapai US$ 610 miliar.

Selain Wakil Presidem Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan hadir dalam perayaan ulang tahun ASEAN ke-48. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga tampak hadir.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA