TEMPO.CO, Ankara - Pengunjuk rasa Turki menyerang kantor konsulat Thailand di Istanbul menyusul pengusiran sekitar seratus kaum Uighur dari Thailand ke Cina. "Mereka menyerang pada Rabu malam, 8 Juli 2015, waktu setempat. Tidak ada yang cedera," ujar pejabat Thailand.
Kelompok hak asasi manusia mengkritik sikap Thailand yang mengusir warga Uighur dari negaranya sebab mereka saat ini sedang mengalami penyiksaan dari pemerintah Cina.
Turki gusar terhadap diskriminasi pemerintah komunis Cina terhadap etnis Uighur yang memiliki kesamaan etnis dengan muslim Turki. Namun Cina berdalih bahwa sesungguhnya selama ini mereka memberikan kebebasan kepada umat muslim beribadah.
Kantor kedutaan besar Thailand di Turki melalui laman Facebook mengatakan, ada sekelompok demonstran memaksa masuk ke dalam konsulat di Istanbul tengah malam, Rabu, 8 Juli 2015. "Mereka merusak pintu kantor dan menghancurkan properti di dalamnya."
Kedutaan juga meminta kepada warga Thailand di Turki untuk tidak menampilkan simbol atau bendera negara di tempat-tempat umum, menghindari kawasan unjuk rasa, serta menahan diri dan tidak berdebat dengan warga Turki soal Uighur.
Media Turki dalam laporannya menulis, "Jendela konsulat diserang oleh demostran dengan tongkat menyusul pengusiran warga Uighur oleh Thailand."
Pada Kamis, 9 Juli 2015, pemerintah Thailand membenarkan kabar, sekitar seratus warga Uighur telah dideportasi ke Cina sehari sebelumnya. Juru bicara pemerintah, Weerachon Sukondhapatipak, mengatakan, Thailand telah memverifikasi bahwa warga Uighur adalah warga negara Cina sebelum mereka dikembalikan ke negaranya.
"Kami sama sekali tidak melakukan apa pun atau melanggar prinsip apa pun. Kami mengikuti prosedur yang benar," ucapnya sebagaimana dikutip Bangkok Post.
Deputi kelompok hak asasi manusia Asia, Phil Robertson, mengatakan, mengirimkan kembali warga Uighur ke Cina sepertinya menghadapkan mereka pada penyiksaan. Kelompok ini juga melayangkan kritik kepada pemerintah Kamboja dan Thailand atas pengusiran Uighur ke Cina, "Mereka bakal berhadapan dengan penyiksaan, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia."
