TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sekitar satu pekan saling melontar pernyataan antara Pemerintah Sudan dan Misi PBB-Uni Afrika di Darfur (UNAMID), Khartoum mengajukan tuntutan yang menuduh misi tersebut menewaskan warga sipil di Darfur.

Pemerintah Sudan belum lama ini menyatakan telah memutuskan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap UNAMID, yang dituduh membunuh tujuh warga sipil di Permukiman Kass di Negara Bagian Darfur Selatan, Sudan. Sementara UNAMID menyatakan itu merupakan tindakan membela diri.

Di tengah pernyataan yang saling bertolak-belakang mengenai apa yang telah terjadi, beberapa pengulas mengatakan ketegangan meningkat antara kedua pihak, sehingga membuka pintu bagi segala kemungkinan.

Abdalla Hassan, seorang pengulas politik Sudan, mengatakan kepada Xinhua, "Bentrokan baru-baru ini antara Sudan dan UNAMID terjadi setelah serangkaian peristiwa dan tuduhan yang dilontarkan oleh Khartoum kepada misi itu. Tuduhan tersebut mulai dari pelanggaran mandat, perkosaan, pemberian dukungan bagi protes anti-pemerintah sampai tuuduhan mengenai pembunuhan warga sipil."

"Semua tuduhan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Khartoum dan UNAMID telah mencapai tahap tak ada jalan kembali. Ini membuka pintu bagi semua kemungkinan, kecuali mitra UNAMID --PBB dan Uni Afrika-- berhasil mencapai saling pengertian dengan Khartoum," katanya.

Khartoum tampaknya mendesak UNAMID meninggalkan Darfur melalui strategi kepergian yang telah dipelajarinya bersama PBB dan Uni Afrika.

Khartoum menyatakan Sudan memiliki banyak penilaian untuk menuntut misi itu pergi, termasuk UNAMID telah gagal melaksanakan tugasnya dan menjadi beban buat Pemerintah Sudan.

Sehubungan dengan itu, Abdul-Karim Mahdi, seorang lagi pengulas politik Sudan, mengatakan kepada Xinhua, "Selama lebih dari delapan tahun, UNAMID telah gagal melaksanakan mandatnya dan tak meninggalkan bekas apa pun di Darfur."

Mahdi percaya tuduhan belum lama ini mengenai pembunuhan warga sipil di Darfur merupakan penghalang sangat besar dalam hubungan misi tersebut dengan Pemerintah Sudan.

"Dalam kondisi seperti ini, kepergian UNAMID dari Darfur tampak logis, tapi takkan mudah karena UNAMID adalah salah satu misi terbesar pemelihara perdamaian di dunia dan kepergiannya akan memerlukan tindakan lama dan rumit," kata Mahdi.

Krisis baru-baru ini antara misi itu dan Pemerintah Sudan meletus dua pekan lalu, ketika tentara UNAMID melepaskan tembakan ke satu pertemuan suku di Daerah Kass di Negara Bagian Darfur Selatan, Sudan.

UNAMID beralasan tentaranya diserang oleh beberapa pria bersenjata, sedangkan Khartoum mengatakan anggota suku itu sedang mencari sapi yang dicuri.

Selain itu, misi tersebut kembali mengatakan dalam satu pernyataan, bahwa prajurit pemelihara perdamaiannya merespons dua serangan terhadap mereka yang dilakukan beberapa orang bersenjata di Kass, Darfur Selatan, pada akhir April.

Bentrokan itu tak terbatas pada pemerintah dan UNAMID saja. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Ketua Komisi Uni Afrika bagi Perdamaian dan Keamanan Nkosazana Dlamini Zuma mengutuk serangan terhadap UNAMID dan mendesak Pemerintah Sudan agar menyeret para pelakunya ke pengadilan sesegera mungkin.

Namun Khartoum di dalam satu pernyataan menganggap sikap PBB dan Uni Afrika adalah upaya untuk menutup-nutupi "kejahatan keji" yang dilakukan oleh UNAMID di Darfur.

UNAMID dipandang sebagai misi pemelihara perdamaian terbesar kedua di dunia, setelah Misi PBB di Republik Demokratik Kongo.

Misi tersebut terdiri atas lebih dari 20.000 personel militer, polisi dan sipil, dengan anggaran mencapai 1,4 miliar dolar AS pada 2013.