TEMPO.CO, Hong Kong - Pemerintah Cina merilis daftar 100 buron kasus korupsi. Daftar itu memuat foto dan nomor identifikasi para mantan pejabat, polisi, dan akuntan yang diduga menerima suap, menggelapkan dana, dan terlibat pencucian uang. Menurut Komisi Pusat Pemeriksaan Disiplin Cina, kejahatan lain yang dilakukan buron itu antara lain penipuan kontrak dan pemalsuan faktur pajak.

Sebanyak 66 orang dalam daftar itu diyakini berada di Amerika Serikat dan Kanada. Sisanya diperkirakan berada di Asia, Sudan, Ghana, Belize, St. Kitts, dan Nevis.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Cina Xi Jinping meluncurkan kampanye masif antikorupsi yang menjaring gerombolan pejabat dan eksekutif perusahaan. Sejumlah kritikus menyebut itu hanya langkah politik Xi untuk menggusur oposisinya. Namun pemberantasan meluas.

Tahun lalu, pemerintah Cina meningkatkan targetnya hingga menyasar orang-orang kaya Cina yang diduga melakukan kejahatan ekonomi. Pemerintah berkampanye melalui Operasi Perburuan Rubah dan Operasi Skynet. Upaya terbaru Cina berupa pertukaran tersangka buron dan penjangkauan aset ilegal.

Pemerintah Cina bahkan meminta bantuan pemerintah Amerika Serikat. Departemen Dalam Negeri Cina mengkonfirmasi bahwa mereka mengirim daftar tersangka prioritas ke Washington.

Departemen Kehakiman (DoJ) AS mengatakan, Maret lalu, Shilan Zhao, bekas istri mantan pejabat Cina, ditangkap di Washington atas tuduhan penipuan imigrasi dan pencucian uang. Zhao dan mantan suaminya, Jianjun Qiao, masuk daftar yang dirilis pemerintah Cina. Di AS, mereka dituduh mendapat visa dengan cara ilegal lewat program imigran EB-5.

DoJ menyebut pasangan itu membeli properti di AS dengan duit hasil pencucian uang dari fasilitas penyimpanan gandum, tempat Qiao menjadi direktur selama 13 tahun. Meski demikian, kini Qiao masih bebas. Kata juru bicara DoJ, "Kami harus yakin bahwa seorang yang ditukar dari AS ke negara lain akan menjalani sidang yang adil dan tidak menjadi obyek penganiayaan."

KSPR | ATMI PERTIWI